Pemilik Rumah KPR Nyerah Bayar Cicilan, Pengembang Usul Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Kenaikan angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) setelah masa kembang promo berhujung menjadi salah satu akibat nan dihadapi pembeli rumah komersial. Besarnya kenaikan angsuran apalagi dapat membikin beban pembayaran jauh berbeda dibandingkan ketika konsumen pertama kali mengambil KPR.

Ini nan membikin banyak pemilik rumah KPR tak sanggup lagi bayar cicilan. Bahkan beberapa di antaranya rela menawarkan take over unit dengan nilai murah dari besaran angsuran nan sudah mereka keluarkan. Bahkan ada nan menawarkan take over cuma-cuma namalain cuma-cuma. 

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (ASPRUMNAS) Syawali Pratama menilai perlu ada batas nan lebih jelas terhadap kenaikan kembang KPR floating. Tujuannya agar konsumen tidak menghadapi lonjakan angsuran nan terlalu besar di tengah masa kredit.

"Memang perlu kebijakan pemerintah, khususnya di sektor perumahan. Perlu batasan-batasan, bottom-nya berapa, upper-nya berapa. Kalau turun mungkin tidak mungkin, tapi jika naik maksimal sampai dua kali, mungkin itu bagus juga usulannya. Atau satu setengah," kata Syawali kepada CNBC Indonesia, Kamis (27/8/2026).

Menurut dia, perbankan pada dasarnya menjalankan ketentuan nan sudah disepakati berbareng konsumen dalam perjanjian kredit. Karena itu, persoalannya bukan sekadar menyalahkan bank alias konsumen ketika angsuran berubah setelah kembang floating berlaku.

Mekanisme kenaikan tersebut biasanya sudah tercantum dalam arsip nan ditandatangani konsumen. Persoalannya muncul ketika kenaikan berjalan secara berjenjang dan akhirnya membikin angsuran jauh melampaui keahlian awal peminjam.

"Contohnya ada kebijakan bank itu promo satu tahun sampai dua tahun, dia lebih rendah angsurannya. Tahun ketiga memang naik. Itu ada di rincian perjanjian saat PPJB (Surat Pengikatan Perjanjian Jual Beli) dan penandatanganan SP3K (Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit). Nah, saat itulah kenaikan, misalnya tahun ketiga alias keempat naik," ujarnya.

Kondisi tersebut dapat semakin berat ketika tingkat suku kembang referensi alias biaya dana perbankan ikut meningkat. Beban angsuran nan awalnya tetap dapat dihitung konsumen dapat berubah setelah memasuki beberapa tahun masa kredit. Ia mencontohkan gimana suatu angsuran awal nan semula Rp3-4 juta bisa berubah menjadi Rp10 juta di tahun-tahun berikutnya sehingga memberatkan konsumen.

"Tahun kelimanya mungkin terus naik, tahun keenamnya mungkin ditambah dengan tingkat SBI alias suku kembang nan naik, otomatis perbankan meningkatkan itu. Perbankan tidak salah, konsumen apalagi, juga tidak mau. Artinya memang perlu kebijakan pemerintah khususnya di sektor perumahan," kata Syawali.

Bagi pengembang, kepastian mengenai skema pembiayaan juga krusial untuk menjaga ekosistem perumahan. Kenaikan angsuran nan terlalu tajam berpotensi membikin konsumen kehilangan keahlian bayar dan akhirnya memilih melepas rumah.

"Ini sangat perlu, sangat diperlukan intervensi dari pemerintah. Salah satu sektor perumahan ini kan sektor nan kudu dijaga, dilindungi. Ekosistemnya dijaga. Kalau tidak dijaga dan tidak terkendali, memang perlu tadi batasan-batasan bottom-nya berapa, upper-nya berapa," tutur Syawali.

(fys/wur) [Gambas:Video CNBC]