Pemkot Bandung Prioritaskan Pembangunan SDN 026 Bojongloa meski Ada Sengketa

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan pembangunan gedung SDN 026 Bojongloa, tetap menjadi prioritas meski di tengah persoalan sengketa lahan sekolah serta penolakan dari sebagian penduduk sekitar.(Dok. Diskominfo Kota Bandung )

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung memastikan pembangunan gedung SDN 026 Bojongloa tetap menjadi prioritas utama demi memenuhi kewenangan pendidikan anak-anak. Keputusan ini diambil meskipun proyek tersebut tengah menghadapi tantangan berupa proses norma sengketa lahan dan keberatan dari sebagian penduduk sekitar.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan terdapat dua hambatan utama dalam proyek ini, ialah proses norma dengan mahir waris nan tetap melangkah serta penolakan penduduk terhadap letak pembangunan baru. Namun, Farhan menegaskan bahwa pemenuhan akomodasi pendidikan tidak boleh tertunda lebih lama.

"Itu tetap kita hormati, hanya kita minta waktu. Sebenarnya persoalan nan lebih besar saat ini justru berangkaian dengan penolakan warga. Kendati demikian, Pemkot Bandung tetap melanjutkan pembangunan lantaran menyangkut pemenuhan kewenangan pendidikan bagi anak-anak," ujar Farhan pada Senin (10/8).

Terkait kekhawatiran penduduk mengenai akibat pembangunan seperti kemacetan dan gangguan lingkungan, Farhan berjanji bakal membuka ruang dialog. Ia mengakui adanya trauma penduduk terhadap kontraktor di masa lampau nan tidak memenuhi komitmen. Untuk itu, dia menyatakan siap menjamin kelancaran proyek secara langsung.

“Untuk SD 026 Bojongloa, saya bakal pasang badan. Saya bakal jaga komitmen kontraktor dan pemerintah terhadap penduduk nan merasa terganggu,” tegasnya. Pemkot juga tengah mengkaji pembukaan jalur alternatif, termasuk berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), agar mobilitas masyarakat tidak terganggu selama konstruksi.

Mengenai opsi pembelian kembali lahan lama dari mahir waris, Farhan menjelaskan bahwa perihal tersebut susah dilakukan secara administratif. Menurutnya, menganggarkan tukar rugi atas tanah nan kalah dalam perkara norma berpotensi memicu persoalan baru dan menyantap waktu bertahun-tahun.

Sebagai solusi konkret, Pemkot Bandung telah menyiapkan lahan pengganti seluas 4.000 meter persegi nan sudah tersedia sejak 2023. Penggunaan lahan milik pemkot ini dinilai lebih efektif dibandingkan kudu terjebak dalam proses pengadaan tanah baru nan alot. Farhan memastikan proses norma dengan mahir waris tetap dihormati, sementara komunikasi dengan penduduk bakal terus dikedepankan untuk mencari titik temu. (AN/I-1)