Pemkot Bandung Siapkan Rp56 Miliar untuk PSO BRT

Terminal Cicaheum jadi Depo BRT di Kota Bandung.(Dok Istimewa )

PEMERINTAH Kota Bandung menyiapkan anggaran hingga sekitar Rp56 miliar untuk mendukung operasional Bus Rapid Transit (BRT) melalui skema Public Service Obligation (PSO). Namun, pembayaran anggaran tersebut tetap ditahan hingga ada kesepakatan berbareng mengenai sistem dan besaran kontribusi masing-masing daerah.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan kemarin menjelaskan, Pemkot Bandung telah mengalokasikan anggaran PSO, tetapi belum membayarkannya lantaran tetap menunggu kejelasan kalkulasi tagihan dari pengelola BRT serta kesepakatan berbareng pemerintah wilayah nan terlibat.

"Kalau kita sudah menganggarkan, tapi tetap ditahan. Karena mau tahu kesepakatan berbareng dulu. Hitungannya seperti apa," ungkapnya.

Menurut Farhan, operasional nan dikategorikan sebagai bagian dari jasa BRT telah melangkah sejak 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026 melalui jasa Metro Jabar Trans (MJT) dan feeder. Tagihan PSO tersebut diperkirakan mulai diterbitkan pada 1 hingga 5 September 2026. Sebelum tagihan resmi keluar, Pemkot Bandung bakal membahasnya berbareng DPRD serta pemerintah wilayah nan terlibat untuk memastikan kalkulasi biaya dapat diterima semua pihak.

"Terdapat sejumlah pemerintah wilayah nan bakal terlibat dalam pembiayaan PSO, ialah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar), Kota Bandung, Kota Cimahi. Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang.

"Kita punya waktu sekitar 10 hari ini untuk memastikan bahwa semua tagihannya nanti, rekonsiliasi angkanya, masuk logika dan diterima oleh semuanya," terangnya.

Farhan menyebut, PSO merupakan kontribusi pemerintah untuk mendukung biaya operasional transportasi publik. Anggaran tersebut digunakan antara lain untuk membiayai penghasilan pengemudi, bahan bakar, pemeliharaan kendaraan, pengadaan, serta kebutuhan operasional lainnya.

"PSO itu operasional, subsidi macam-macam. Jadi kita masing-masing memberikan kontribusi untuk subsidi operasional. Gaji para sopir, bahan bakar, pemeliharaan, pengadaan, dan lain-lain," bebernya.

Besaran anggaran nan telah disiapkan Pemkot Bandung berada di kisaran Rp49 miliar hingga Rp56 miliar. Namun, Farhan menyatakan, nomor tersebut belum menjadi nilai final nan kudu dibayarkan lantaran tetap menunggu tagihan dan hasil rekonsiliasi. Persoalan pembiayaan PSO juga perlu dilihat dari kondisi pembangunan BRT di lapangan. Sejumlah akibat nan muncul akibat pembangunan dan operasional BRT di Kota Bandung tetap memerlukan penyelesaian, mulai dari pengalihan parkir hingga akibat terhadap pedagang kaki lima (PKL).

"Karena pembangunan ini saja kan kita menimbulkan banyak masalah dan belum selesai masalahnya. Pengalihan parkir, penanganan akibat terhadap PKL dan lain-lain juga belum selesai," tandasnya.

Farhan menilai perihal tersebut perlu menjadi bagian dari pembahasan agar ekspektasi masyarakat terhadap jasa BRT tetap realistis. Untuk diketahui total kebutuhan PSO BRT diperkirakan mencapai sekitar Rp200 miliar per tahun. Dari total tersebut, Kota Bandung diperkirakan memperoleh porsi kontribusi nyaris 25%. 

"Kalau terbesar sih pasti di kita. Dari Rp200 miliar setahun itu kita kebagian sekitar nyaris 25% sekarang," tutupnya. (AN/E-4)