Pemprov DKI Minta Maaf karena Tunda Peresmian LRT Kelapa Gading-Manggarai

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau kesiapan transportasi publik modern jalur LRT Jakarta rute Kelapa Gading–Manggarai di Pegangsaan Dua, Kelapa Gading pada Senin (24/8/2026).(Dok. Pemkot Jakarta Utara.)

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara resmi menyampaikan permohonan maaf atas penundaan agenda peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai. Permintaan maaf ini ditujukan khususnya kepada penduduk nan telah melakukan penyesuaian perjalanan menyusul rencana rekayasa lampau lintas di area Manggarai.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menjelaskan bahwa penyesuaian agenda ini diambil demi menjamin aspek inklusivitas layanan. Pemerintah mau memastikan seluruh akomodasi pendukung telah siap sepenuhnya sebelum dioperasikan untuk umum.

“Fasilitas akses, informasi, dan jasa prioritas perlu dipastikan komplit sebelum peresmian, termasuk bagi penyandang disabilitas, lansia, anak, dan penduduk nan beranjak moda di Manggarai,” ujar Chico di Jakarta, Rabu (26/8).

Kepastian Tarif dan Progres Pembangunan

Terkait aspek operasional, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memberikan kepastian mengenai skema tarif. Jalur LRT Kelapa Gading-Manggarai bakal memberlakukan tarif flat sebesar Rp5.000 pada masa awal operasional. Kebijakan tarif ini direncanakan bertindak hingga Oktober 2026.

Setelah masa transisi tersebut berakhir, Pemprov DKI bakal mengevaluasi dan menentukan besaran tarif selanjutnya. Pramono juga mengisyaratkan adanya kebijakan unik alias "kado" bagi pengguna pada masa awal pengoperasian, meski detailnya tetap dalam tahap penggodokan.

Menunggu Uji Kelayakan

Secara teknis, Pramono menegaskan bahwa progres pembangunan bentuk jalur sepanjang Kelapa Gading hingga Manggarai telah rampung sepenuhnya. Seluruh prasarana utama, mulai dari rel hingga jalur layang, sudah siap digunakan.

Saat ini, operasional LRT Jakarta tinggal menunggu lampu hijau dari pemerintah pusat. "Proses nan dilakukan tinggal menunggu pengetesan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan," pungkas Pramono.

Selain tarif umum, Pemprov DKI juga memastikan bahwa kebijakan transportasi cuma-cuma bagi 15 golongan masyarakat tertentu di Jakarta tetap bakal bertindak pada jasa LRT ini, guna menjaga aksesibilitas transportasi publik bagi penduduk nan membutuhkan. (Ant/I-1)