Penampakan Terkini Gedung Yudikatif dan Legislatif di IKN, Rampung 2027

Suasana area proyek pembangunan Kawasan Yudikatif di KIPP Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser, Kalimantan Timur, Minggu (16/8/2026). (CNBC Indonesia/Tias Budiarto)

Pembangunan Kawasan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, terus dikebut dengan sejumlah proyek nan mencakup Gedung Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Plaza Keadilan, masjid, dan gedung keagamaan. Pembangunan Gedung MK, KY, dan masjid dikerjakan ADHI–Deta Decon KSO, sedangkan Gedung MA dan Plaza Keadilan dibangun PT Hutama Jaya Konstruksi. Proyek tersebut melibatkan 657 tenaga kerja dengan jumlah hari kerja 244 hari. (CNBC Indonesia/Tias Budiarto)

Untuk Gedung MK dan KY, progres pembangunan telah mencapai 12,41% dengan nilai pembangunan sebesar Rp1,65 triliun. Gedung MK mempunyai luas 44.691 meter persegi, terdiri atas delapan lantai, serta mempunyai ruang sidang berkapasitas 400 orang. Gedung ini mengusung filosofi "Sembilan Pilar" dan "Atap Rotunda" pada Ruang Rapat Permusyawaratan Hakim di lantai teratas, nan menggambarkan filosofi pengadil mendekatkan diri kepada Tuhan sebelum mengambil keputusan. (CNBC Indonesia/Tias Budiarto)

Sementara itu, Gedung KY mempunyai luas gedung 12.966 meter persegi dengan empat lantai dan ruang sidang berkapasitas 60 orang. Bangunan tersebut mengusung filosofi "Tujuh Pilar" nan melambangkan tujuh personil Komisi Yudisial. Adapun Gedung MA mempunyai luas 56.413 meter persegi, terdiri atas tujuh lantai, serta mempunyai ruang sidang dengan kapabilitas 473 orang. Gedung tersebut mengusung konsep "Lima Pilar" nan melambangkan Pancasila sebagai dasar negara dan landasan moral dalam mewujudkan keadilan. (CNBC Indonesia/Tias Budiarto)

Pembangunan Gedung MA menelan biaya Rp1,40 triliun dengan progres bentuk mencapai 12,50% per 29 Juli 2026. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) E.4 OIKN, Sony Alisa Sony, mengatakan pembangunan bentuk kompleks perkantoran yudikatif ditargetkan mencapai 40% hingga akhir 2026. "Ini sekarang kan sasaran tahun ini mudah-mudahan kita bisa mencapai 40% ya. Struktur, topping off, kelak tinggal penyelesaian arsitektural, dan landscape, interior, ya itu kita kebut lah," ujarnya. (CNBC Indonesia/Tias Budiarto)

Sony mengatakan seluruh pembangunan bentuk kompleks perkantoran yudikatif ditargetkan rampung pada 25 Desember 2027. Setelah pekerjaan struktur dan topping off diselesaikan, proyek bakal dilanjutkan dengan pekerjaan arsitektural, lanskap, serta interior. Pembangunan area tersebut menjadi bagian dari pengembangan pusat kekuasaan yudikatif di IKN. (CNBC Indonesia/Tias Budiarto)

Sementara itu, pembangunan area perkantoran legislatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, ditargetkan rampung pada Desember 2027. Kawasan tersebut nantinya bakal menjadi pusat perkantoran lembaga legislatif, ialah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). (CNBC Indonesia/Tias Budiarto)

PPK-E.3 Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Alfrits Steeve Willy Makalew, mengatakan pembangunan area legislatif terbagi dalam lima paket pekerjaan dengan nilai perjanjian keseluruhan mencapai Rp8,24 triliun. (CNBC Indonesia/Tias Budiarto)

Paket tersebut mencakup pembangunan Gedung Sidang Paripurna, Gedung DPR 1 dan DPR 2, Gedung MPR, Gedung DPD, serta sejumlah akomodasi pendukung area seperti utilitas, Plaza Kerakyatan, Masjid Kawasan, dan Taman Rakyat. “Secara total nilai perjanjian legislatif itu adalah sebesar Rp8,24 triliun,” ungkap Alfrits kepada wartawan di area proyek pembangunan legislatif. (CNBC Indonesia/Tias Budiarto)

Adapun Gedung Sidang Paripurna mempunyai nilai perjanjian Rp1,24 triliun dengan progres pekerjaan mencapai 12,147%. Sementara itu, Gedung DPR 1 dan DPR 2 masing-masing mempunyai nilai perjanjian Rp1,84 triliun dan Rp1,96 triliun, dengan progres pekerjaan masing-masing 11,029% dan 9,927%. (CNBC Indonesia/Tias Budiarto)

Selanjutnya, Gedung DPD mempunyai nilai perjanjian Rp1,48 triliun dengan progres pekerjaan sebesar 9,404%. Adapun Gedung MPR mempunyai nilai perjanjian Rp1,70 triliun dengan progres pekerjaan mencapai 10,559%. “Kita bakal membangun ini sampai dengan 23 Desember 2027. InsyaAllah 23 Desember 2027 sudah selesai,” pungkasnya. (CNBC Indonesia/Tias Budiarto)