Pengadilan Deportasi Teroris Asing AS Gelar Sidang Pertama setelah 30 Tahun

Ilustrasi.(Magnific)

PENGADILAN federal Amerika Serikat yang tertidur selama tiga dasawarsa akhirnya menggelar sidang publik pertamanya di Washington pada Kamis (30/7) waktu setempat. Sidang perdana Alien Terrorist Removal Court ini membahas langkah-langkah awal proses deportasi terhadap seorang perempuan asal Afghanistan nan diduga sebagai pengikut golongan militan Negara Islam (ISIS).

Kasus itu menandai pertama kali pengadilan unik tersebut digunakan sejak dibentuk oleh Kongres pada tahun 1996. Kehadirannya langsung memicu serangkaian pertanyaan norma nan kompleks mengenai proses norma nan setara (due process) dan akses terhadap bukti-bukti rahasia negara.

Alasan Penggunaan Pengadilan Khusus

Meskipun dirancang sebagai perangkat untuk mempercepat pengusiran tersangka teroris tanpa mengungkap terlalu banyak info rahasia, pemerintahan AS sebelumnya tidak pernah mencoba membawa kasus ke pengadilan ini. Namun, di bawah pemerintahan saat ini, upaya untuk mendeportasi migran melalui beragam jalur norma terus ditingkatkan.

Pejabat Departemen Kehakiman menyatakan bahwa penggunaan pengadilan unik ini bertujuan mendeportasi perseorangan rawan tanpa kudu mengungkapkan info rahasia nan sensitif seperti nan biasanya diwajibkan dalam prosedur pemindahan tradisional.

Kasus Nazira Haji Zada

Dalam catatan pengadilan nan dibuka pada Rabu, Departemen Kehakiman menuduh Nazira Haji Zada, 47, seorang masyarakat tetap sah nan tinggal di Fort Worth, berkedudukan aktif dalam rencana penembakan massal nan gagal. Plot tersebut diduga diilhami oleh ISIS dan direncanakan terjadi pada hari pemilihan umum tahun 2024.

Putranya, Abdullah Haji Zada, mengaku bersalah atas pelanggaran terorisme dan menjalani balasan penjara 15 tahun. Sementara menantunya, Nasir Ahmad Tawhedi, 28, juga mengaku bersalah atas tuduhan persekongkolan memberikan support kepada ISIS.

Pemerintah menggambarkan Nazira sebagai matriark kelompok tersebut. Ia dituduh bekerja sama dengan Tawhedi untuk meradikalisasi family dan menyembunyikan aliran pro-ISIS dari suaminya nan tidak meletakkan curiga.

Kutipan Jaksa: "Dia telah secara resmi menyatakan kesetiaan kepada ISIS," ujar jaksa Hayden O’Byrne dalam persidangan.

Argumen Pembelaan dan Konstitusionalitas

Pembela umum federal, Matthew Farley, meminta pembebasan segera bagi Haji Zada. Ia beranggapan bahwa prosedur pengadilan nan belum teruji ini secara esensial tidak setara dan melanggar hak-hak kliennya di bawah Amendemen Pertama, Keempat, Kelima, dan Keenam Konstitusi AS.

"Seluruh skema ini melanggar proses norma dan tidak konstitusional. Ini cara untuk menghindari proses kasus pidana nan semestinya," tegas Farley.

Mekanisme Alien Terrorist Removal Court

Berbeda dengan pengadilan pidana, lembaga ini hanya menangani masalah perdata nan berfokus pada apakah seseorang kudu dideportasi lantaran mempunyai kaitan dengan terorisme. Standar pembuktian nan digunakan adalah preponderance of the evidence, nan lebih rendah daripada standar melampaui keraguan nan masuk akal dalam kasus pidana.

Hakim ketua, Joan N. Ericksen, menyatakan bahwa pengadilan ini tetap dalam tahap awal pengembangan infrastruktur. Ia berjanji bakal menjalankan proses dengan ketelitian dan kesetiaan pada Konstitusi. Hakim juga mengisyaratkan bakal mengikuti model CIPA (Classified Information Procedures Act) untuk menangani bukti rahasia, nan memungkinkan pengacara pembela meninjau info tersebut di bawah pengawasan ketat.

Sidang lanjutan bakal dijadwalkan dalam beberapa hari mendatang untuk menentukan apakah Haji Zada bakal tetap ditahan selama proses norma berlangsung. (The Washington Post/I-2)