Pengunaan Desil untuk Pembatasan Pertalite Dinilai Bermasalah

ilustrasi(Antara)

Penggunaan desil sebagai garis pembatas untuk menentukan rencana pembatasan pembelian BBM subsidi dinilai bermasalah. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyebut  proxy means test (PMT) alias uji kepantasan proksi memang berfaedah untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan, tetapi ketelitiannya tidak sama di seluruh distribusi.

Di sekitar pemisah desil 8 dan 9, katanya, perbedaan kondisi ekonomi antarrumah tangga bisa sangat tipis. Sedikit kesalahan dalam perkiraan dapat membikin seseorang beranjak kelompok. Apalagi model pengeluaran hanya menjelaskan sebagian ragam kondisi ekonomi, sementara sisanya merupakan residual nan tidak tertangkap oleh model.

"Persoalan lain nan lebih mendasar, variabel seperti aset, kondisi rumah, listrik, dan pendidikan lebih banyak menggambarkan stok kesejahteraan masa lalu. Padahal keahlian seseorang menghadapi kenaikan biaya BBM ditentukan oleh arus kas hari ini," ujar Yusuf saat dihubungi, Selasa (18/8).

Ia mencontohkan, orang nan mempunyai rumah layak lantaran warisan belum tentu mempunyai pendapatan nan cukup. Begitu juga pengemudi ojek daring nan secara aset terlihat relatif mapan, tetapi sangat sensitif terhadap biaya operasional harian.

"Model seperti ini bisa kandas menangkap guncangan ekonomi nan justru paling relevan dengan kebijakan BBM," katanya.

"Risikonya semakin besar lantaran satu pengelompokkan digunakan untuk banyak program, mulai dari support sosial sampai jasa pendidikan, kesehatan, dan sekarang BBM. 
Kalau terjadi kesalahan klasifikasi, dampaknya tidak lagi berdiri sendiri," imbuhnya.

Kesalahan nan sama bisa memengaruhi beberapa kewenangan sekaligus. Karena itu, menurut Yusuf, DTSEN sebaiknya diperlakukan sebagai tahap penyaringan awal, bukan sebagai keputusan final. Rumah tangga nan berada dekat garis pemisah perlu mendapat verifikasi tambahan dan sistem sanggah nan jelas.

Di sisi lain, transparansi metodologi juga penting. Pemerintah, kata Yusuf, tidak kudu membuka seluruh formula sampai mudah dimanipulasi, tetapi setidaknya perlu menjelaskan variabel nan digunakan, langkah pemeringkatan, serta hasil validasinya. 

"Statistik kesalahan, termasuk tingkat inclusion error dan exclusion error, justru lebih krusial untuk diketahui publik. Peneliti juga semestinya bisa menguji model melalui akses info nan terkendali," jelasnya.

Kalau pemerintah mau menggunakan karakter kendaraan sebagai salah satu indikator, Yusuf memandang ada kelebihannya. Kendaraan lebih mudah diamati dan diverifikasi dibandingkan status ekonomi nan sepenuhnya ditentukan oleh model. 

"Tujuannya bukan mengganti DTSEN dengan satu parameter lain, tetapi membikin sistem verifikasi nan lebih kuat," katanya.

"Jadi, saya tidak mempersoalkan tujuan membikin subsidi lebih tepat sasaran. nan perlu dipastikan adalah perangkat untuk menentukan siapa nan kehilangan akses kudu cukup akurat. Kalau kreasi datanya belum siap, penghematan fiskal nan relatif terbatas justru bisa dibayar dengan salah sasaran nan besar dan menurunkan kualitas pedoman info nan kita butuhkan untuk melindungi golongan rentan," pungkasnya. (E-3)