Percepat Pemulihan Sumatera, Anggaran Belanja Tambahan K/L 2026 Cair

1 jam yang lalu 2

ARTICLE AD BOX

Jakarta, CNBC Indonesia - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong kementerian/lembaga nan telah memperoleh pencairan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun Anggaran 2026 untuk konsentrasi mempercepat penyelenggaraan program pemulihan permanen pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto menyampaikan sebagian besar kementerian dan lembaga utama telah memperoleh persetujuan anggaran sehingga proses penyelenggaraan dapat segera dimulai. Ia mendorong seluruh penerima ABT untuk mempercepat pengadaan peralatan dan jasa, penandatanganan kontrak, serta penyelenggaraan aktivitas dengan tetap menjunjung tinggi tata kelola finansial negara nan baik.

"Kementerian dan lembaga nan telah menerima alokasi anggaran agar segera melaksanakan proses pengadaan, penandatanganan kontrak, dan penyelenggaraan aktivitas tanpa penundaan. Seluruh tahapan kudu dilaksanakan secara tertib administrasi, sesuai ketentuan, dan tetap berpatokan pada Rencana Induk nan telah disepakati bersama," kata Sudarto dikutip dari tulisan Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Jumat (10/7/2026).

Hingga saat ini terdapat tujuh kementerian dan lembaga nan telah menerima ABT, ialah Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara itu, pengajuan anggaran bagi kementerian dan lembaga lainnya tetap terus diproses sesuai sistem nan berlaku

Dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026-2028, pemerintah telah menyiapkan 11.520 aktivitas nan dikerjakan secara kolaboratif oleh 33 K/L berbareng pemerintah wilayah terdampak dengan support anggaran sebesar Rp100,166 triliun

Kepala Posko Nasional Satgas PRR Pascabencana Sumatera Irjen Wahyu Bintono Hari Bawono menegaskan saat ini merupakan fase penerapan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026-2028. Karena itu, seluruh kementerian dan lembaga diminta memprioritaskan penyelenggaraan aktivitas nan telah memperoleh support anggaran agar proses pemulihan dapat melangkah lebih sigap dan terukur.

Menurut Wahyu, percepatan realisasi anggaran bukan sekadar memenuhi sasaran penyerapan, tetapi menjadi langkah nyata untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat. Ia mengingatkan agar setiap rupiah anggaran diarahkan pada program nan memberikan faedah langsung dan berkelanjutan, mulai dari penyediaan kediaman tetap, pemulihan prasarana dasar, hingga pelayanan publik.

"Tolong, dari penggunaan anggaran ini, faedah dan dampaknya kudu betul-betul dirasakan masyarakat. Karena di lapangan saudara-saudara kita tetap hidup kurang baik. Masih banyak nan di huntara, dan tetap banyak infrastruktur, khususnya jembatan, nan tetap rusak berat serta situasi lain nan memang memerlukan langkah konkret pemulihan," ujar Wahyu.

Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Medrilzam meminta seluruh kementerian dan lembaga menjaga konsistensi penyelenggaraan program sesuai arsip nan telah disepakati serta menghindari perubahan substansial selama Tahun Anggaran 2026.

"Seluruh kementerian dan lembaga agar memprioritaskan penyelenggaraan aktivitas nan telah disetujui sehingga faedah program dapat segera dirasakan masyarakat. Apabila terdapat usulan perubahan lokasi, jenis aktivitas maupun output, pembahasannya dilakukan terlebih dulu berbareng Bappenas melalui sistem monitoring, evaluasi, dan revisi Rencana Induk," ujar Medrilzam.

(arj/arj)

Add