Percepat Pengembangan Panas Bumi, Bahlil Pangkas Izin-Kasih Insentif

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah bakal mempercepat pengembangan daya panas bumi alias geothermal. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, perihal itu dilakukan lantaran menjadi bagian dari strategi untuk kedaulatan dan ketahanan daya nasional.

Namun, Bahlil mengaku, aspek perizinan menjadi salah satu aspek hambatan proses penggarapan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) nan banyak dikeluhkan oleh para pengusaha.

"Nah salah satu persoalannya itu adalah kecepatan regulasi, izin segala macam," kata Bahlil saat ditemui usai aktivitas The 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) di JCC Senayan, Rabu (19/8/2026).

Menurutnya, Indonesia mempunyai potensi nan cukup besar untuk daya geothermal. Namun, nan baru dimanfaatkan baru sekitar 10-13% dari persediaan daya bersih tersebut.

Bahlil menekankan, Indonesia merupakan negara dengan sumber daya geothermal terbesar di dunia. Namun, dalam implementasinya posisi Indonesia berada di bawah Amerika Serikat (AS).

Ia mengungkapkan, minimnya penerapan daya nan dilakukan oleh para pengusaha mengenai dengan perizinan nan berbeli-belit.

"Sejak saya dilantik jadi Menteri SDM, saya cek apa sih nan membikin lambat, lantaran saya dulu pengusaha juga. Saya dulu sebelum masuk di pemerintah, saya pengusaha. Dan setelah saya masuk pemerintah, saya jadi Menteri Investasi. Pengusaha itu kan mau cepat, tapi jika aturannya berbelit-belit, lambat, ya mau gimana?" tuturnya.

Oleh lantaran itu, Bahlil memangkas tahapan peraturan nan menghalang pelaku usaha. Meskipun demikian, upaya tersebut dianggap belum cukup.

"Dan sekarang rupanya setelah saya evaluasi, tetap banyak juga hambatan-hambatan terhadap aturan-aturan itu," imbuhnya.

Bahlil melanjutkan lebih jauh, selain melakukan pembenahan regulasi, Ia juga bekerja-sama dengan kementerian lain mengenai dengan insentif, khususnya perpajakan. Sebab, antar pengusaha dan regulator tidak dapat melangkah sendiri-sendiri.

"Saya juga sudah mengecek nilai keekonomian. Sekalipun sudah mencapai 9,5 sen per kWh, tapi oleh teman-teman asosiasi mengatakan tetap kurang. Kita bakal memberikan terobosan dengan insentif pajak. Jadi kelak kita bakal merubah PP dan Perpres untuk kemudahan dan insentif terhadap upaya sektor geothermal," ungkapnya.

Bahlil menekankan, bagi para pengusaha nan menggarap sektor EBT kudu mempunyai komitmen nan kuat dan serius. Bisnis nan digarap kudu cepat

"Bagi teman-teman pengusaha nan sudah mendapatkan konsesi, kudu juga cepat.

Jangan konsesinya ditahan. Kalau ditahan, itu juga memperlambat. Jadi jangan sampai kita lambat dan itu hanya dianggap sebagai nan dilakukan oleh pemerintah," sebutnya.

"Saya selalu menandatangani penghentian sementara. Penghentian sementara. Ini kan bagian dari para strategi (curang pengusaha). Syukur alhamdulillah jika betul ada masalah ya. Tetapi saya kan mantan pengusaha, intuisi dan penciuman, saya kan tahu. Penghentian sementara ini kan dalam rakam memperpanjang masa perjanjian kalian lantaran kalian ada persoalan di situ. Syukur jika itu persoalannya rakyat. Tapi jika persoalan teknologi, persoalan uang, itu mempermasalah," lanjutnya.

Ia juga meminta kepada Dewan Energi Nasional (DEN) untuk ikut mengawasi para pengusaha nan menggarap EBT agar menjalankan usahanya dengan baik dan amanah.

"Izin sudah diperpanjang satu kali. Mau juga dua kali diperpanjang, ada juga nan mau tiga kali. Begitu kita kena pemutusan, lobby lagi. Pakai ini, pakai ini, pakai ini. Boleh lah, nan krusial kalian ada punya komitmen gitu loh. Bagi kami pemerintah, siapapun nan mengerjakan gak apa-apa, nan krusial cepat," tutupnya.

(wia) [Gambas:Video CNBC]