Peringatan Hari Kemerdekaan Harus Jadi Momentum Dorong Wujudkan Kebijakan yang Adil dan Merata

Warga melangkah di bawah kain Merah Putih nan terbentang di Kampung Cibogo Parigi, Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/8/2026).(Antara/Yulius Satria Wijaya)

INDONESIA nan berdaulat, adil, dan makmur memerlukan support semua komponen bangsa, serta kepastian bahwa hasil pembangunan dinikmati seluruh rakyat.

"Memasuki 81 tahun kemerdekaan, kudu menjadi momentum pemerintah berbareng setiap anak bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa nan semakin berdaulat dalam menentukan arah pembangunan, semakin setara dalam mendistribusikan hasil pembangunan, dan semakin makmur lantaran seluruh rakyat mempunyai kesempatan nan sama untuk berkembang," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (16/8), dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan RI nan diperingati setiap 17 Agustus. 

Peringatan tahun ini mengangkat tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. 

Lestari menilai, momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI kudu menjadi titik tolak untuk memperkuat kembali komitmen berbareng terhadap cita-cita nan terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Rerie menilai, saat ini tetap ada ketimpangan dalam penerapan sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan sistem desil, sebagai bagian instrumen pemerataan dalam pembangunan nasional. 

Padahal, jelas Rerie, sapaan berkawan Lestari, keberhasilan pembangunan sejatinya diukur dari kemampuannya menjawab kebutuhan masyarakat secara merata dan berpihak pada kepentingan rakyat .

Saat ini, tambah Rerie, pemerintah telah menetapkan DTSEN sebagai pedoman info utama untuk beragam program perlindungan sosial nan mencakup 95,3 juta family dan 289,3 juta perseorangan di Indonesia.

Namun, tegas dia, beragam keluhan masyarakat menunjukkan tetap banyak penduduk nan secara nyata hidup dalam keterbatasan tetapi ditempatkan pada desil tinggi sehingga kehilangan akses bantuan. 

Sebaliknya, jelas Rerie nan juga Anggota Komisi X DPR RI, tetap ditemukan masyarakat relatif bisa nan tercatat dalam desil rendah dan tetap menerima bantuan. 

Rerie menilai, sistem desil nan semestinya menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial justru berpotensi menciptakan ketidakadilan baru.

"Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur pada HUT ke-81 ini, kita kudu memastikan bahwa sistem desil betul-betul membantu negara menghadirkan keadilan sosial bagi rakyat secara tepat," ujar Rerie. 

Pada saat nan sama, ujar Rerie,  pemerataan kesempatan ekonomi kudu juga menjadi perhatian. 

Perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah tertinggal, serta pelaku UMKM, tegas dia, kudu memperoleh akses nan lebih luas terhadap pendidikan, pembiayaan, teknologi, pasar dan kesempatan kerja.

Ia mendorong, pemerintah agar memastikan setiap kebijakan pembangunan mempunyai sasaran nan jelas, berbasis data, terukur dan dapat dievaluasi secara terbuka. 

Kebijakan, tambah Legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, juga kudu bisa menghubungkan pembangunan pusat dan wilayah sehingga pertumbuhan tidak terkonsentrasi hanya di wilayah tertentu.

"Yang kita perlukan bukan sekadar kebijakan nan baik di atas kertas, tetapi penyelenggaraan nan konsisten, pengawasan nan kuat dan keberpihakan nan nyata kepada masyarakat," pungkas Rerie. (*/I-2)