Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina Patra Niaga dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Layanan Lingkup PT Pertamina Patra Niaga, di Graha Pertamina, Jakarta, Senin (10/8).
Adapun, kerja sama ini diharapkan bakal memperkuat proses verifikasi dan pengesahan info untuk mendukung penyaluran daya bersubsidi nan lebih tepat sasaran. PKS ini juga mendukung penyelenggaraan Keputusan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Transformasi Subsidi Tepat LPG, sekaligus menjadi dasar integrasi sistem nan telah disiapkan Pertamina Patra Niaga untuk pengesahan NIK dalam penyaluran LPG 3 kg.
PKS tersebut ditandatangani oleh Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, dan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra. Turut datang dan menyaksikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, dan Direktur Logistik & Infrastruktur PT Pertamina (Persero), Jaffee Arizon Suardin. Kerja sama ini memperkuat sinergi antarpihak dalam mendukung penyaluran daya nan lebih tepat sasaran berbasis data.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan kerja sama ini merupakan upaya Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga dalam memperkuat tata kelola penyaluran subsidi sekaligus menjaga pelayanan daya kepada masyarakat di seluruh Indonesia.
"Pertamina Patra Niaga berkomitmen mewujudkan cita-cita pemerintah untuk memastikan ketahanan daya dengan tata kelola subsidi nan baik dan memastikan pelayanan daya menjangkau masyarakat dari Sabang sampai Merauke," ujar Mars Ega dalam keterangan tertulis, Selasa (11/8/2026).
Sementara itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi menjelaskan bahwa info kependudukan menjadi pedoman krusial bagi beragam jasa publik. Hingga Semester I tahun 2026, jumlah masyarakat Indonesia tercatat sekitar 290,1 juta jiwa dengan nyaris mendekati 99 persen masyarakat wajib KTP telah terekam biometrik.
"Kami mengapresiasi kerja sama dengan Pertamina Patra Niaga. Pemanfaatan info kependudukan ini kami harapkan tidak hanya mendukung penyaluran subsidi LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran, tetapi juga dapat digunakan untuk beragam kebutuhan lain dalam mendukung tugas dan jasa Pertamina Patra Niaga," jelas Teguh.
Dengan adanya Kerja sama antara Pertamina Patra Niaga dan Ditjen Dukcapil ini diharapkan bisa mendukung pelayanan daya nan semakin baik dan berfaedah bagi masyarakat.
(ven)
[Gambas:Video CNBC]

58 menit yang lalu
4








English (US) ·
Indonesian (ID) ·