Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah RI meresmikan program pembangunan megaproyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan total kapabilitas 100 Giga Watt peak (GWp). Dengan adanya proyek ini, emisi karbon ditaksir turun 140 juta ton CO2 per tahunnya.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memproyeksikan penurunan sumbangan emisi karbon dari proyek jumbo itu setara dengan nilai ekonomi karbon hingga Rp 6,31 triliun.
"Selain daripada itu Bapak Presiden jika ini bisa kita implementasikan semuanya penurunan emisi sebesar 140 juta ton CO2 per tahun dengan nilai ekonomi karbon sebesar 6,31 triliun rupiah," jelasnya dalam laporannya, dalam peresmian program PLTS 100 GWp di Kabupaten Jembrana, Bali, dikutip Rabu (26/8/2026).
Proyek tersebut memerlukan total investasi mencapai Rp 1.140 triliun dan diproyeksikan memberikan efisiensi subsidi daya negara hingga Rp 73,9 triliun setiap tahunnya. Bahlil menyebut pemanfaatan daya surya itu bakal memberikan nilai tambah bagi rakyat lantaran menggunakan teknologi dan tenaga kerja dalam negeri.
"Jika mataharinya mentari Indonesia, panel suryanya dibuat oleh jerih payah rakyat Indonesia dan baterai listriknya dihasilkan dari keringat tenaga kerja Indonesia maka daya surya ini adalah daya Indonesia, daya Ibu Pertiwi," katanya.
Sebagai tahap awal, pemerintah melakukan groundbreaking untuk kapabilitas 5,3 GW, di mana wilayah Bali mendapatkan porsi 1.000 Megawatt (1 GW) nan dilengkapi dengan sistem baterai. Pembangunan di Bali memanfaatkan tanah negara guna mempercepat eksekusi agar segera terjadi pengalihan dari penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
"Dan untuk di hari nan kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 Gigawatt dan untuk di Bali adalah 1.000 Megawatt tambah plus baterai," tambahnya.
Nantinya, listrik nan dihasilkan dari PLTS tersebut berada pada kisaran 5 hingga 6 sen dolar AS per kWh, di luar biaya baterai.
"Khusus untuk Bali dengan kita memakai 1.000 Mega Watt (MW) itu bisa melakukan efisiensi 0,6 juta kiloliter solar nan dilakukan oleh PLN. Selama ini rupanya Bali ini tetap pakai PLTD," paparnya.
Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, megaproyek tersebut memerlukan total investasi mencapai US$ 73 miliar alias setara dengan lebih dari Rp 1.140 triliun.
Pemerintah memproyeksikan operasional 100 GW PLTS tersebut bisa memberikan efisiensi anggaran subsidi daya hingga Rp 73,9 triliun per tahun serta menyerap sekitar 5,52 juta tenaga kerja.
Pemerintah bakal memprioritaskan skema kerja sama dengan pihak swasta atau Independent Power Producer (IPP) melalui proses tender.
Lebih lanjut, pemerintah siap mengambil alih pengerjaan proyek melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) jika nilai nan ditawarkan developer tidak kompetitif bagi kepentingan negara.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]

3 jam yang lalu
5








English (US) ·
Indonesian (ID) ·