Prabowo Beberkan Alasan Gaji Guru dan PNS tidak Bisa Baik

1 jam yang lalu 3
ARTICLE AD BOX

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kebocoran penerimaan negara nan diperkirakan mencapai Rp2.500 triliun setiap tahun menjadi salah satu penyebab kekurangan anggaran negara. Akibatnya, beragam program untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk perbaikan penghasilan pembimbing dan pegawai negeri jadi susah dilakukan pemerintah.

Hal ini disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam aktivitas Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama & Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026). Pada kesempatan itu, Prabowo membeberkan masalah kekayaan Indonesia nan bertahun-tahun mengalir keluar negeri.

"Saya mau sampaikan dalam forum ini, lantaran saya mau saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat. Harus mengerti, kenapa penghasilan pembimbing tidak bisa baik? Kenapa penghasilan pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Karena uangnya enggak ada, diambil terus," ujar Prabowo, dikutip Rabu (24/6/2026).

Ia pun kembali menyebut soal praktik under invoicing alias kecurangan pelaporan nilai transaksi nan kerap dilakukan para pengusaha selama bertahun-tahun. Hal ini turut menyebabkan kerugian negara secara masif.

"Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi," kata Prabowo.

Prabowo menyebut menurut kalkulasi para ahli, Indonesia mengalami kerugian hingga US$ 150 miliar alias Rp2.500 triliun tiap tahun. Kekayaan nan harusnya dirasakan manfaatnya untuk pembangunan di dalam negeri, justru menguap pergi.

Karena itu, lanjut Prabowo, beragam upaya perbaikan tata kelola negara demi menutup celah kebocoran terus dilakukan pemerintah. Salah satu upaya nan sekarang dilakukan pemerintah ialah dengan menerapkan kebijakan ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI). Hal ini untuk mencegah praktik under invoicing nan dilakukan para pengusaha.

Selain itu, pemerintah juga telah menutup hingga 240 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nan terus merugi.

"Saudara-saudara sekalian, dan ini sedang saya perbaiki semua," tegas Prabowo.

(miq/miq)

Add logo_svg as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Selengkapnya