Prabowo Laporkan Kinerja 7 Lembaga Negara, MPR Hingga Komisi Yudisial

"Pembangunan bangsa bukan pekerjaan Presiden seorang diri. Republik ini dibangun oleh kerja berbareng seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh rakyat Indonesia," ujar Prabowo.

Berikut perincian keahlian lembaga negara:

a. MPR
Menurut Prabowo, MPR terus menjalankan perannya sebagai Rumah Kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi serta merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ia menegaskan, kerakyatan tidak boleh berakhir pada prosedur pemilihan.

"Demokrasi kudu memenuhi kewenangan dasar rakyat dan berpegang pada semua pasal-pasal di Undang Undang Dasar kita, termasuk Pasal 33 serta Pasal 34," kata Prabowo.

b. DPR
Mantan Menteri Pertahanan itu mengatakan, DPR berbareng pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, pengakuan bahwa setiap pekerjaan mempunyai martabat dan setiap pekerja berkuasa memperoleh perlindungan.

c. DPD
Menurut Prabowo, DPD telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam perbincangan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sebagai masukan bagi Rencana Kerja Pemerintah 2027. Ia mengatakan, DPD juga terus memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan nan sekarang memasuki pembahasan tripartit berbareng DPR dan pemerintah.

d. Mahkamah Agung (MA)
Prabowo bilang, MA pada tahun 2025 menangani 38.148 perkara dan memutus 37.973 perkara, dengan produktivitas 99,54 persen. Sebanyak 96,74 persen perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari tiga bulan.

"Ini adalah capaian ketepatan waktu minutasi tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Sesungguhnya, keadilan nan terlambat adalah ketidakadilan nan dipanjangkan," ujar Prabowo.

e. Mahkamah Konstitusi (MK)
MK sepanjang tahun 2025 menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus.

"Sampai dengan 23 Juli 2026, 84,51 persen permohonan ke MK diajukan secara daring, sehingga penduduk dari Aceh sampai Papua tidak kudu selalu datang ke Jakarta," kata Prabowo.

f. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Menurut Prabowo, BPK menjaga agar setiap rupiah duit rakyat digunakan dengan betul dan tepat. Sepanjang tahun 2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK menghasilkan pengamanan finansial negara sebesar 112 triliun Rupiah.

"Kepercayaan bumi kepada auditor Indonesia juga meningkat. BPK terpilih menjadi Ketua International Organization of Supreme Audit Institutions, INTOSAI periode 2028-2031, dan personil United Nations Board of Auditors periode 2026-2032," ujar Prabowo.

g. Komisi Yudisial (KY)
KY pada Januari sampai Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan. KY mengusulkan hukuman kepada 121 pengadil nan terbukti melanggar kode etik, termasuk 14 hukuman sedang dan 17 hukuman berat.

"Kita menjaga kemandirian hakim. Kita tingkatkan taraf hidup hakim. Tetapi kemandirian tidak berfaedah tanpa akuntabilitas hakim," kata Prabowo.