Prabowo Mau Naikkan Level LKPP Menjadi Badan Pengadaan Pemerintah

Mulanya, Prabowo menjelaskan, disiplin fiskal tidak berakhir ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal kudu datang saat eksekusi rupiah nan dibelanjakan.

"Selama ini terlalu banyak kementerian/lembaga dan pemerintah wilayah membeli peralatan nan sama tapi membelinya sendiri-sendiri dengan nilai nan berbeda-beda. Spesifikasi sama, tapi lantaran proses berulang dan mungkin berbeda, jumlah terpecah daya tawar negara menjadi lemah," kata Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya itu bilang jika kita semua kudu menghentikan penggunaan APBN untuk membeli peralatan nan sama tanpa koordinasi. Seolah-olah seperti ribuan pembeli nan tidak saling bicara.

Menurut Prabowo, info LKPP menunjukkan, konsolidasi pengadaan pemerintah saat ini telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada tahun 2025 dan diperkirakan 20,43% pada tahun 2026

"Jika dilaksanakan luas dan disiplin, konsolidasi menggunakan katalog elektronik perencanaan berbasis info dapat menghasilkan efisiensi hingga 30% dari shopping pengadaan Rp 1.200 triliun," ujar Prabowo.

"Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp 360 triliun. Kita bisa bayangkan US$ 20 miliar ini bukan nomor nan kecil. Kita bisa melakukan sangat banyak dengan Rp 360 triliun dan ini adalah di tangan kita," lanjutnya.

Lebih lanjut, mantan Menteri Pertahanan itu mencontohkan pengadaan Layar Pintar Interaktif (Interactive Flat Panel/IFP) untuk sekolah-sekolah. Selama ini, layar tersebut dibeli pemerintah wilayah secara terpisah di kisaran nilai Rp 150 juta per unit.

Setelah pembelian dikonsolidasikan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pemerintah bisa membeli Layar Pintar Interaktif senilai Rp 26 juta per unit. Nilai penghematannya nyaris enam kali lipat.

"ini riil, Rp 150 juta kita beli dengan nilai Rp 26 juta termasuk ongkos kirim dan ongkos pasang sampai di tempat terpencil, terluar, dan tertinggal," kata Prabowo.

"Saya melaporkan di sini pemerintah bakal segera mengkonsolidasikan pengadaan peralatan dan jasa serupa. Kita bakal tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Untuk itu, kita minta support personil dewan," lanjutnya.

Prabowo pun menilai tidak masuk logika jika pemerintah wilayah membeli peralatan nan sama dengan nilai nan berbeda apalagi lebih tinggi dari pada pemerintah pusat. Ke depan, kebutuhan pemda bakal dihimpun spesifikasi, disatukan standardisasi volume, dan proses pengadaan bakal dilakukan secara digital.

"Agar semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel. Kalau peralatan sama, kita beli bersama. Jika kebutuhan direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara memperoleh nilai dan mutu nan baik, tidak ada argumen untuk tidak melakukan itu. Tidak ada argumen masing-masing lembaga melakukan pengadaan sendiri-sendiri," ujar Prabowo.

"Setiap rupiah nan sukses kita irit adalah ruang fiskal nan bisa kita manfaatkan untuk ruang kelas, puskemas, rumah sakit, dan perangkat kesehatan nan dapat kita berikan kepada rakyat kita dan ujungnya kehidupan rakyat nan lebih baik," lanjutnya.