Prabowo Perintahkan Pertamina dan PLN Pangkas Anak Cucu Perusahaan

Presiden Prabowo Subianto (kanan) memimpin rapat terbatas di kediaman pribadi Presiden, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/8/2026)(Media Sosial @sekretariat.kabinet)

PRESIDEN Prabowo Subianto mendapat pembaruan mengenai perkembangan Program Mandatori B50 alias penggunaan biodiesel dengan campuran 50%, sekaligus kesiapan prasarana untuk mendukung penerapan mandatori bioetanol. 

Laporan itu disampaikan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri dalam pertemuannya dengan Presiden di kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/8) sore. 

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui keterangan tertulis mengatakan, Simon menyampaikan perkembangan penyelenggaraan program B50 nan sebelumnya telah diluncurkan Prabowo pada Juli 2026. 

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kemandirian sekaligus ketahanan daya nasional dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dari dalam negeri.

"Dirut Pertamina melaporkan kemajuan dari Program Mandatori B50 (Biodiesel 50%) nan telah diluncurkan Presiden Prabowo bulan Juli lampau serta kesiapan prasarana dalam tahapan persiapan mandatori bioetanol oleh pemerintah," kata Teddy seperti dikutip pada Senin (10/8).

Dalam pertemuan itu, pembahasan tidak hanya berfokus pada sektor energi. Prabowo turut memberikan petunjuk mengenai perbaikan tata kelola badan upaya milik negara. Kepala Negara meminta agar struktur organisasi di Pertamina, PLN, serta sejumlah BUMN lainnya dibuat lebih sederhana, termasuk dengan mengurangi lapisan organisasi dan keberadaan anak maupun cucu perusahaan.

"Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya," tulis Teddy. 

Langkah perampingan struktur tersebut ditujukan untuk membikin BUMN bisa bergerak lebih sigap dan menghasilkan keahlian nan lebih optimal. Penyederhanaan jenjang organisasi diharapkan dapat memperpendek proses birokrasi sehingga keputusan dapat diambil dengan lebih cepat, tanpa mengesampingkan efisiensi perusahaan negara.

"Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga," pungkas Teddy. (P-4)