Prabowo Sentil K/L-Pemda Beli Barang Sama Harga Beda: Tak Masuk Akal

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menyoroti praktik banyak kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) nan membeli barang-barang nan sama tapi dilakukan terpisah alias sendiri-sendiri. Praktik ini, kata dia, kudu dihentikan demi menjaga APBN Indonesia.

"Tidak masuk logika beragam badan, beragam K/L, Pemerintah Daerah membeli peralatan nan sama dengan nilai berbeda-beda apalagi lebih tinggi dari nan bisa kita capai," kata Prabowo saat berpidato di Rapat Paripurna DPR dalam rangka Penyampaian RUU APBN TA 2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).

Prabowo pun mengingatkan, disiplin fiskal semestinya selalu diterapkan sampai pada setiap eksekusi membelanjakan anggaran pemerintah.

"Selama ini, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah wilayah membeli peralatan nan sama tapi membelinya sendiri-sendiri dengan nilai nan berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi lantaran prosesnya berulang dan mungkin berbeda, jumlahnya terpecah," kata Prabowo.

"Disiplin fiskal tidak berakhir ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal kudu datang sampai pada eksekusi setiap rupiah nan dibelanjakan," kata Prabowo.

Akibat praktik itu, imbuh dia, daya tawar negara menjadi lemah. Pembelian dilakukan tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli nan tidak saling berbicara.

"Padahal kita semua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apakah pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/ kota, pemerintah daerah. Kita adalah pemerintah Republik Indonesia," cetusnya.

Prabowo mengutip info Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) nan menunjukkan, konsolidasi pengadaan pemerintah wilayah telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% di tahun 2026.

"Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi, katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktik pengadaan terbaik, dapat menghasilkan efisiensi sampai 30 persen dari shopping pengadaan Rp1.200 triliun," katanya.

"Artinya efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai sekitar Rp360 triliun. Bisa bayangkan, US$20 miliar. Ini bukan nomor nan kecil. Kita bisa melakukan banyak dengan Rp360 triliun, dan ini ada di tangan kita," ucap Prabowo.

Dia mencontohkan pembelian layar pandai interaktif (IFP) nan selama ini dibeli Pemda-Pemda secara terpisah, di kisaran nilai Rp157 juta per unit.

"Setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita dapat beli dengan nilai Rp26 juta per unit. Ini penghematan nyaris 6 kali," ungkap Prabowo.

"Ini riil Rp157 juta beli dengan nilai Rp26 juta, termasuk ongkos kirim dan pasang sampai ke tempat terpencil, terluar, dan tertinggal. Karena itu, saya melaporkan di sini, pemerintah bakal segera mengonsolidasikan pengadaan peralatan dan jasa nan serupa. Kita kan tingkatkan LKPP menjadi badan pemerintah, untuk itu kita minta support DPR nan saya hormati," ucapnya.

Prabowo menegaskan, ke depan, kebutuhan beragam kementerian, lembaga, dan pemerintah wilayah bakal dihimpun. Spesifikasi bakal distandardisasi, volume disatukan. proses pengadaan Pemerintah bakal dilakukan secara digital, serta semakin transparan, kompetitif.

"Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh nilai dan mutu nan lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada argumen untuk masing-masing lembaga tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri," tukasnya.

"Setiap Rupiah nan sukses kita irit adalah ruang kelas tambahan nan dapat diperbaiki, Puskesmas tambahan nan dapat direnovasi, rumah sakit tambahan nan dapat dibangun, dan kehidupan rakyat nan dapat ditingkatkan," tegas Prabowo.

(dce/dce) [Gambas:Video CNBC]