Prabowo Targetkan Produksi 2 Juta Motor Listrik, Siapkan Skema tanpa DP

Presiden Prabowo di Cikarang.(Dok. Antara)

PRESIDEN Prabowo Subianto mendorong peningkatan produksi motor listrik nasional secara masif hingga mencapai sasaran 2 juta unit. Hal ini disampaikan Presiden saat mengapresiasi pencapaian industri dalam negeri nan telah sukses memproduksi 20 ribu unit motor listrik.

Dalam sambutannya pada peluncuran motor listrik nasional di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (13/8), Presiden memberikan tantangan kepada golongan industri, khususnya Indika, untuk terus meningkatkan skala produksinya.

“Hari ini golongan Indika telah sukses produksi 20 ribu motor. Saya bilang ke golongan Indika jika kalian kelak mencapai 200 ribu saya datang lagi, 2 juta saya datang lagi,” ujar Prabowo.

Dukungan Ekosistem dan Pembiayaan Ringan

Untuk mencapai sasaran tersebut, Kepala Negara menginstruksikan seluruh pihak terkait, termasuk BPI Danantara, untuk memperkuat ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Dukungan ini dianggap krusial guna mempercepat penetrasi produksi di pasar domestik.

Selain dari sisi produksi, pemerintah berkomitmen mempermudah akses masyarakat untuk mempunyai kendaraan ramah lingkungan melalui skema pembiayaan nan lebih terjangkau. Prabowo menegaskan bakal mengupayakan penurunan kembang angsuran hingga opsi pembelian tanpa duit muka (DP).

“Kita bakal turunkan bunga-bunga angsuran untuk rakyat. Kemudian kita usahakan tidak pakai DP,” ucapnya.

Skema Tukar Tambah Motor Bensin

Presiden juga menyadari banyaknya masyarakat nan saat ini tetap menggunakan kendaraan berbahan bakar bensin. Sebagai solusi transisi, pemerintah tengah menggodok skema tukar tambah (trade-in).

Melalui program ini, pemilik motor lama dapat menukarkan kendaraannya dengan motor listrik baru dengan tambahan biaya nan minimal. “Kita ada skema-skema kelak nan sudah terlanjur punya motor bensin, kita pikirkan gimana bisa tukar tambah. Dapat motor baru, ya tambah sedikit lah,” jelas Presiden.

Langkah transisi ini dinilai semakin relevan mengingat tren dunia nan mulai membatasi kendaraan berbahan bakar fosil di kota-kota besar, seperti nan telah diterapkan di Beijing melalui pajak karbon dan pembatasan area kendaraan. (Ant/H-3)