Prabowo Tetapkan Jakarta dan Bali sebagai Lokasi PFII

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Jakarta dan Bali sebagai letak Indonesia Financial Center (PFII).(Dok. YouTube Sekretariat Presiden)

PRESIDEN Prabowo Subianto resmi mengumumkan Jakarta dan Bali sebagai letak pengembangan Indonesia Financial Center alias Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Pengumuman ini disampaikan dalam pidato Penyampaian Pengantar Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 di Gedung MPR RI, Jakarta, Jumat (14/8).

Kepala Negara menjelaskan bahwa Jakarta bakal menjadi letak awal operasional PFII. Selanjutnya, pemerintah menyiapkan Bali sebagai letak pengembangan berikutnya, dengan kemungkinan memperluas area serupa ke wilayah lain nan dinilai potensial menarik investasi asing.

"Kita telah tentukan letak sementara PFII di Jakarta dan begitu bisa kita buka juga PFII di Bali dan mungkin ada area lain," ujar Prabowo. Ia menegaskan bahwa PFII dirancang sebagai wajah baru pusat finansial Indonesia nan berorientasi pada investasi, teknologi finansial, hingga arbitrase internasional.

Struktur kelembagaan PFII bakal diperkuat dengan pembentukan Dewan Pertimbangan, Lembaga Pengelola, serta Lembaga Pengawas Jasa Keuangan khusus. Selain itu, bakal dibentuk Pengadilan PFII di bawah Mahkamah Agung dan Lembaga Arbitrase PFII untuk menjamin kepastian norma komersial dengan standar global.

Dalam operasionalnya, PFII bakal mengangkat prinsip norma internasional dan mengizinkan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa kontrak. Pemerintah juga membuka kesempatan bagi talenta norma terbaik bumi untuk menjabat sebagai pengadil ad hoc di area tersebut.

Sektor jasa finansial nan bakal dikembangkan mencakup perbankan, pasar modal, bursa karbon, bullion, hingga family office dan manajemen investasi. Untuk menarik investor, pemerintah menyiapkan beragam insentif seperti akomodasi perpajakan, golden visa, serta agunan repatriasi modal dan laba.

Meski menawarkan beragam kemudahan, Prabowo menekankan bahwa standar kepatuhan ketat tetap diberlakukan. Ketentuan mengenai pencegahan pencucian duit dan transparansi pemilik faedah (beneficial ownership) bakal ditegakkan sesuai standar internasional.

"Kita membangun PFII agar modal bumi menemukan kepastian di Indonesia. Talenta terbaik bekerja di Indonesia dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia," pungkas Prabowo. (Ant/Z-10)