Pramono Anung Bantah Kebijakan PJJ dan WFH DKI Terkait Demo

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung(MI/Usman Iskandar)

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menepis rumor dan spekulasi nan menyebut kebijakan kerja elastis (work from home/WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di sekolah diterapkan untuk mengantisipasi rencana tindakan demonstrasi di Ibu Kota.

Pramono menegaskan kebijakan tersebut murni dilaksanakan untuk menindaklanjuti pengarahan resmi pemerintah pusat melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dalam rangka merayakan dan memaknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

"Saya nan krusial apa nan menjadi arahan, kita jalankan. Saya tidak mau memikirkan (ke arah) itu," ujar Pramono di Jakarta, Selasa (18/8).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bertanggung jawab menindaklanjuti setiap kebijakan nan telah diarahkan oleh pemerintah pusat. Ia mengaku tidak mau mencari tahu latar belakang dari penerapan kebijakan tersebut.

Sebelumnya, BEM UI dijadwalkan menggelar tindakan demonstrasi di area Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Selasa (18/8), sehari setelah peringatan HUT Kemerdekaan RI.

Di sisi lain Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Surat Edaran Nomor 87/SE/2026 pada 15 Agustus 2026. Aturan tersebut memberikan opsi penyelenggaraan PJJ bagi sekolah negeri maupun swasta di Jakarta pada Selasa (18/8), sekaligus mengatur waktu kerja ASN.

Dalam info tersebut, para kepala satuan pendidikan negeri dan swasta dapat melaksanakan PJJ dengan sejumlah ketentuan, antara lain memperhatikan ketercapaian rencana pembelajaran, melakukan pendampingan dan pemantauan, serta menyiapkan pengganti pembelajaran jika terjadi kendala.

"Dengan berkoordinasi kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan dan/atau Kepala Bidang nan mengampu Satuan Pendidikan. Lalu, melakukan komunikasi secara intensif kepada orang tua/wali siswa dan penduduk satuan pendidikan mengenai pembelajaran," tulis surat info tersebut.