1 jam yang lalu
1
ARTICLE AD BOX
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menjadi sorotan setelah laporan pengungkapan finansial tahunannya menunjukkan lonjakan kekayaan pribadi selama menjabat.
Di tengah banyak warga AS nan tetap bergulat dengan tingginya biaya hidup, Trump justru meraup pendapatan jumbo dari upaya kripto, royalti, hingga properti, memicu kembali perdebatan soal potensi bentrok kepentingan menjelang pemilu paruh waktu.
"Kita semua mendapat keuntungan. Saya mendapat untung lantaran saya punya banyak duit dan banyak duit tunai," kata Trump kepada wartawan sebelum menaiki Air Force One pada Rabu (1/7/2026). Ia juga menegaskan bahwa asetnya dikelola oleh biaya investasi dan dirinya tidak terlibat dalam operasional upaya sehari-hari.
Berdasarkan arsip tersebut, Trump memperoleh lebih dari US$526 juta alias sekitar Rp9,42 triliun (kurs Rp17.900/US$) dari penjualan token mata uang digital nan mengenai dengan World Liberty Financial LLC, perusahaan nan sebagian dikelola putra-putranya, Eric Trump dan Donald Trump Jr. Selain itu, perjanjian lisensi koin meme miliknya menghasilkan sekitar US$635 juta alias setara Rp11,37 triliun.
Tak hanya dari aset digital, Trump juga tetap mengantongi pemasukan dari upaya bermerek Trump, mulai dari royalti Alkitab, jam tangan, parfum, hingga sepatu. Laporan itu memperlihatkan kerajaan upaya Trump tetap menghasilkan duit apalagi ketika dia kembali menduduki Gedung Putih.
Situasi tersebut memicu kritik dari kalangan pengawas etika. Penasihat senior bagian etika di Campaign Legal Center, Danielle Caputo, mempertanyakan apakah kebijakan pemerintah nan semakin ramah terhadap industri mata uang digital dibuat demi kepentingan publik alias justru menguntungkan upaya pribadi presiden.
"Menjadi tidak mungkin untuk mengetahui apakah presiden membikin izin mata uang digital demi kepentingan rakyat Amerika alias demi kepentingan bisnisnya sendiri," ujarnya, seperti dikutip CNN International.
Pemerintahan Trump membantah adanya bentrok kepentingan dan menegaskan seluruh kebijakan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Namun para pengamat menilai persepsi publik tetap menjadi persoalan serius, terutama lantaran pemerintah juga melonggarkan sejumlah pengawasan terhadap industri aset mata uang digital nan sekarang menjadi salah satu sumber kekayaan terbesar Trump.
Kontroversi lain datang dari penerimaan pesawat Boeing 747 senilai US$400 juta alias sekitar Rp7,16 triliun sebagai bingkisan dari Qatar. Trump menyebut jet tersebut merupakan kontribusi pemerintah Qatar kepada Amerika Serikat, sementara Doha juga menegaskan transaksi itu merupakan kerja sama antarpemerintah.
Meski demikian, sejumlah pihak menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan kesan bahwa kebijakan luar negeri AS dapat dipengaruhi oleh kepentingan pihak asing.
Partai Demokrat mulai memanfaatkan rumor tersebut sebagai amunisi politik menjelang pemilu paruh waktu. Anggota DPR dari Colorado, Jason Crow, menuding Trump memperoleh lebih dari US$1 miliar alias sekitar Rp17,9 triliun dari upaya mata uang digital selama menjabat dan menyebut penerimaan jet dari Qatar sebagai simbol korupsi politik, meski hingga sekarang tidak ada bukti bahwa Trump melakukan pelanggaran hukum.
Isu kekayaan Trump muncul di saat kebanyakan penduduk Amerika tetap mengeluhkan tingginya nilai kebutuhan pokok. Sejumlah survei terbaru juga menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap kebijakan ekonomi Trump melemah. Kondisi itu membuka kesempatan bagi Partai Demokrat untuk membangun narasi bahwa presiden semakin kaya, sementara banyak rakyat belum merasakan faedah pemulihan ekonomi.
(tfa/luc)
Add
as a preferred
source on Google
English (US) · 
Indonesian (ID) ·