Proyek Sampah Jadi Listrik Resmi Dibangun, Tarifnya 20 Sen Dolar/kWh

1 jam yang lalu 2

ARTICLE AD BOX

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara resmi memulai pembangunan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Denpasar Raya, Bali, nan ditandai dengan penandatanganan perjanjian jual beli listrik alias Power Purchase Agreement (PPA) sekaligus peresmian pembangunan proyek (groundbreaking) pada Rabu (8/7/2026).

Pembangunan PSEL ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Dalam aktivitas peresmian groundbreaking proyek PSEL di Bali ini, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) selama ini melangkah lambat lantaran terkendala banyaknya regulasi.

Menurutnya, pemerintah akhirnya sukses menyelesaikan beberapa patokan nan menjadi hambatan, sehingga proyek tersebut dapat segera direalisasikan.

Zulhas menyebut tugas Kementerian Koordinator Bidang Pangan adalah membantu kementerian teknis menyederhanakan beragam izin agar program-program strategis pemerintah dapat melangkah lebih cepat.

"Kami di Menko Pangan itu membantu Kementerian Teknis agar aturan-aturan ini tidak rumit Kami menyelesaikan 33 patokan ada PP, ada Perpres, ada Kepres, ada Inpres termasuk sampah ini 33 nan kami bereskan," tutur Zulhas dalam aktivitas Peresmian Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Bali, Rabu (8/7/2026).

Selain regulasi, Zulhas mengungkapkan pembahasan mengenai tarif listrik dari proyek PSEL juga sempat berjalan alot. Menurutnya, penetapan tarif melibatkan pemerintah, PT PLN (Persero), serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani.

Direktur Utama PLN, kata dia, semula mengusulkan tarif listrik pada kisaran US$ 18-20 sen per kilo Watt hour (kWh). Setelah melalui sejumlah pembahasan dan negosiasi, seluruh pihak akhirnya menyepakati tarif sebesar US$ 20 sen per kWh.

"Beliau nan nyampaikan antara 18-20 (sen dolar) Pak, berunding-berunding, lenyap itu berkompromi sama Pak Rosan, ketemu di 20 (sen dolar per kWh), akhirnya sepakat rapat pertama dengan Presiden, bertiga, Pak Dirut PLN sempat diomeli tapi saya lihat beliau pede. Jadi diomel pun tenang aja," ujarnya.

Sebelumnya, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir mengatakan, proses pemilihan mitra proyek PSEL ini sendiri dilakukan melalui sejumlah tahapan nan ketat.

Adapun, pertimbangan proposal berjalan pada 2-30 Januari 2026, dilanjutkan negosiasi pada 31 Januari hingga 23 Februari 2026, dan ditutup dengan penandatanganan Joint Venture Agreement pada 2 Maret 2026.

Menurut dia, setidaknya dari enam konsorsium nan menyerahkan proposal, dua konsorsium sukses lolos pertimbangan dan melanjutkan proses negosiasi. Ia menilai proses tersebut menunjukkan adanya proses penyaringan nan efektif dan menekankan prinsip kehati-hatian.

Selain itu, Danantara juga telah mencapai sejumlah tonggak penting, di antaranya penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah Bali pada 21 April 2026 dan penetapan proyek sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 22 Mei 2026.

"Pada hari ini Rabu 8 Juli 2026, PSEL Denpasar Raya telah memasuki fase krusial melalui agenda penandatanganan Power Purchase Agreement dan peresmian pembangunan PSEL. Hal ini menandai kesiapan untuk mendorong realisasi solusi pengelolaan sampah terintegrasi di Indonesia nan dimulai di Denpasar Raya," katanya.

Pandu menyebut akomodasi ini nantinya ditargetkan bisa mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun, alias lebih dari 40% timbunan sampah di Bali. Proyek ini juga diproyeksikan bisa mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir (TPA) hingga 80% serta menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun.

"Dari sisi daya inisiatif ini bakal menghasilkan daya hijau nan dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali. Dan inisiatif ini berbobot Rp 3 triliun, diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%," tutupnya.

(wia)

Add