Proyek Tembok Perbatasan Rp27,8 Miliar Donald Trump di Taman Nasional Big Bend Dihentikan Sementara

Sebuah papan protes terlihat di jalan raya negara bagian nan menuju ke Taman Nasional Big Bend di Texas selatan, pada tanggal 15 Agustus 2026.(AFP)

PEMERINTAHAN Presiden Donald Trump menyatakan pada Senin bahwa mereka menunda sementara pembangunan proyek perbatasan senilai US$1,7 miliar (sekitar Rp27,8 triliun) di Taman Nasional Big Bend, Texas. Keputusan ini diambil setelah proyek tersebut memicu penolakan keras dari penduduk serta pejabat lokal dari lintas partai.

Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) sebelumnya merencanakan pembangunan penghalang kendaraan, jalan patroli, penerangan, dan teknologi penemuan di sepanjang taman nasional nan terkenal bakal keanekaragaman hayatinya tersebut. Area publik nan menggabungkan ekosistem gurun, sungai, dan pegunungan ini merupakan rumah bagi ratusan jenis burung, kucing hutan, hingga beruang hitam, serta letak ikonik Ngarai Santa Elena.

Berdasarkan peta resmi, proyek "teknologi dan jalan patroli" direncanakan melintasi medan terjal Gunung Mariscal, nan menurut para pengkritik bakal memerlukan peledakan dinamit secara masif. Buldoser sendiri telah mulai meratakan tanah di area tersebut sejak awal bulan ini.

Komisioner Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP), Rodney Scott, mengonfirmasi penundaan tersebut melalui sebuah video singkat di platform X pada Senin.

"Semalam, saya menghentikan sementara semua aktivitas bangunan di taman tersebut sampai saya datang langsung ke sana untuk melakukan pertimbangan pribadi," kata Rodney Scott, sembari menambahkan bahwa dia bakal berbincang dengan pemangku kepentingan lokal dan memberikan pembaruan pekan ini.

Pemerintahan Trump sempat mengabaikan puluhan undang-undang lingkungan demi meloloskan proyek nan diberikan tanpa proses lelang terbuka ini, sebagai bagian dari dorongannya membangun tembok perbatasan skala besar dengan Meksiko.

Proyek ini memicu penolakan bipartisan dari penduduk hingga pejabat daerah, termasuk seluruh 14 pengadil kabupaten perbatasan Texas. Dalam surat terbuka, mereka menegaskan mendukung keamanan perbatasan tetapi menginginkan "solusi nan lebih praktis."

Secara statistik, CBP mencatat penangkapan migran di Sektor Big Bend terbilang rendah, ialah 9.624 kasus antara Januari 2024 hingga Juli 2026, berbanding 23.080 kasus di Sektor Swanton di perbatasan AS-Kanada pada periode nan sama.

Jake Knight, Direktur Eksekutif Big Bend Protection Alliance, menilai pembangunan tersebut tidak masuk akal.

"Wilayah perbatasan ini secara harfiah mustahil dilintasi, baik melangkah kaki maupun menggunakan kendaraan, dari sisi sebelah ke area ini. Lagipula, ini bukanlah kehendak masyarakat di wilayah ini," ujar Jake Knight kepada AFP.

Penolakan juga disampaikan penduduk setempat saat tindakan protes. Bernadette Devine, 63, seorang pembimbing lokal, mengritik besarnya anggaran dan potensi kerusakan lingkungan nan ditimbulkan.

"Ada perjanjian tanpa lelang senilai US$1,7 miliar di taman nasional kita. Itu biaya nan sangat besar untuk dihabiskan. Jadi kita tahu mereka bakal merusak lingkungan. Mereka apalagi sudah berada di dalam sana saat ini," kata Bernadette Devine.

Lembaga nirlaba Center for Biological Diversity telah menggugat pemerintah ke pengadilan untuk menghentikan proyek tersebut lantaran dinilai melanggar Konstitusi, serta mengusulkan permohonan putusan sela darurat.

"Saya belum pernah memandang organisasi begitu marah dan berasosiasi dalam satu perlawanan, ini telah menjadi kekuatan besar nan kudu diperhitungkan," ujar Laiken Jordahl, advokat lahan publik nasional di lembaga tersebut.

Meski demikian, pihak penolak tetap waspada. "Meskipun berakhir beroperasinya buldoser di taman nasional hari ini adalah berita baik, sangat mungkin penundaan ini bakal dicabut. Kami belum menganggap ini sebagai sebuah kemenangan," tambah Laiken Jordahl. (AFP/Z-2)