loading...
Ketua DPP PDIP Puan Maharani turut merespons pernyataan Budi Arie Setiadi nan memaparkan kajian mengenai potensi terjadinya percepatan alias percepatan sejarah dalam dinamika politik nasional sebelum tahun 2029. Foto: Achmad Al Fiqri
JAKARTA - Ketua DPP PDI-Perjuangan Puan Maharani turut merespons pernyataan Ketua Umum DPP Projo Budi Arie Setiadi nan memaparkan kajian mengenai potensi terjadinya percepatan alias "percepatan sejarah" dalam dinamika politik nasional sebelum tahun 2029. Puan mengingatkan, konstitusi telah mengatur jalannya Pemerintahan selama lima tahun.
Untuk itu, dia menilai, seluruh masyarakat perlu alim hukum. "Sesuai dengan konstitusi, pemerintahan itu melangkah sesuai undang-undangnya per lima tahun. Jadi ikuti konstitusi nan ada dan ya sebagai penduduk negara nan alim norma ya ikuti semua patokan itu dengan sebaik-baiknya," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).
Kendati demikian, Ketua DPR ini menegaskan bahwa gelaran pemilu itu kudu berjalan selama lima tahun sekali. "Pemilu per lima tahun ya kita lakukan setiap lima tahun," pungkasnya.
Baca juga: Budi Arie Minta Maaf soal Insting Percepatan Pemilu 2029, Sebut Tidak Ada Kaitan dengan Jokowi









English (US) ·
Indonesian (ID) ·