Puan Dorong Pemerintah Segera Data Korban dan Kerusakan Gempa NTT

Ketua DPR Puan Maharani (tengah) berbincang dengan Wakil Ketua DPR Sari Yuliati (kiri) dan Saan Mustopa (kanan)(ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/foc.)

KETUA DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas musibah gempa bumi nan mengguncang Mbay, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia mendesak pemerintah pusat dan wilayah segera bergerak sigap menyalurkan support serta memprioritaskan penanganan penduduk terdampak.

"Pimpinan DPR menyampaikan keprihatinan atas musibah gempa besar di NTT. Pemerintah kudu bergerak sigap untuk menangani akibat gempa, dan merespons sigap kebutuhan penduduk terdampak," ujar Puan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (16/8/2026).

Gempa akibat aktivitas Flores Back-Arc Thrust alias Sesar Busur Belakang Flores di NTT tersebut memicu akibat kerusakan di Maumere, Ngada, hingga Manggarai. Guncangan apalagi terasa hingga Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan, serta sempat memicu potensi tsunami setinggi 0,5 meter sebelum peringatan awal dicabut.

Puan mendorong Pemerintah Provinsi NTT untuk mempercepat proses pendataan korban dan tingkat kerusakan, khususnya di area pedalaman, agar alokasi logistik darurat dapat tersalurkan secara merata. Ia juga menegaskan pentingnya penyediaan akomodasi pengungsian nan layak serta memprioritaskan golongan rentan.

"Apabila ada penduduk nan mengungsi, pastikan tempat pengungsian nan nyaman dan aman. Pengungsian kudu ramah terhadap lansia, anak-anak, ibu hamil/menyusui, penduduk difabel, dan nan mempunyai penyakit bawaan," kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

Keamanan Wisatawan

Selain masyarakat lokal, Puan mengimbau pemerintah memberikan support logistik dan akomodasi darurat bagi para visitor domestik maupun mancanegara nan terdampak di Labuan Bajo akibat kerusakan sejumlah hotel dan resor.

Mengingat rekam jejak Sesar Busur Belakang Flores nan berisiko tinggi, Puan juga meminta BMKG dan lembaga mengenai aktif menyampaikan info jeli untuk menangkal rumor hoaks mengenai gempa susulan.

"Pemerintah melalui lembaga nan berkuasa kudu memberikan info nan jeli kepada masyarakat serta memberikan edukasi untuk mencegah keresahan warga," pungkas Puan. (H-4)