Purbaya Bedah APBD Jateng, Ini Penjelasannya!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan keahlian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah tetap tetap terjaga di tengah ketidakpastian kondisi global.

Purbaya menjelaskan APBD Jawa Tengah sepanjang Semester I-2026, pos pendapatan wilayah telah terealisasi sebesar 46,56% dari sasaran nan telah ditetapkan dan tumbuh 13,33% secara tahunan (year-on-year). Sementara itu, realisasi shopping negara mencapai 52,06% dari sasaran nan ditetapkan pemerintah.

"Hal ini menunjukkan peran APBN nan tetap optimal dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik," kata Purbaya dalam kunjungannya ke Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) Semarang I, dikutip dari siaran pers, Jumat (3/7/2026).

Sedangkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah tercatat sebesar 5,89%, mencerminkan ketahanan ekonomi wilayah nan ditopang oleh aktivitas industri, perdagangan, serta beragam program pemerintah nan mendorong produktivitas masyarakat.

Perbaikan kondisi ekonomi tersebut turut didukung oleh postur APBN nan semakin sehat seiring berkembangnya sektor industri di Jawa Tengah.

"Kementerian Keuangan di Jawa Tengah terus mendorong beragam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah dengan parameter ekonomi nan tetap perlu diperkuat," terang Purbaya.

Selain itu, dalam bagian pengelolaan finansial daerah, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Tengah terus mendorong penemuan digitalisasi penerimaan

daerah.

Salah satunya melalui penyelenggaraan joint research berbareng local expert untuk mengkaji optimasi pendapatan wilayah melalui digitalisasi.

Kabupaten Blora menjadi salah satu wilayah percontohan melalui penerapan sistem e-Parkir di Pasar Sidomakmur nan diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan penerimaan.

Purbaya menyampaikan apresiasi atas peran aktif seluruh jejeran Kemenkeu di wilayah nan terus menjaga kualitas penyelenggaraan APBN sekaligus mengawal beragam program prioritas pemerintah.

"Keberhasilan program-program prioritas Presiden memerlukan sinergi nan kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat," ujar Purbaya.

Menkeu menegaskan bahwa APBN kudu terus dijaga sebagai instrumen fiskal nan sehat, responsif, dan akuntabel untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional.

Salah satu konsentrasi utama nan tetap perlu mendapat perhatian adalah optimasi keahlian shopping APBD agar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat semakin maksimal.

"Kami bakal terus berkomitmen menjaga kesehatan fiskal, memperkuat sinergi dengan pemerintah wilayah dan seluruh pemangku kepentingan, serta mendorong beragam kebijakan nan mendukung pertumbuhan ekonomi nan inklusif dan berkepanjangan di Jawa Tengah," pungkas Purbaya.

(haa/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]