Purbaya Sidak Lapangan, Cek Sekolah Rakyat dan MBG

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan mendadak ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat di Bandung, Senin (24/8/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Purbaya menyoroti sejumlah persoalan mulai dari disiplin pengelolaan anggaran, akibat pagu minus shopping pegawai, hingga pertimbangan penyelenggaraan program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Purbaya menegaskan kebutuhan shopping pegawai kudu direncanakan secara jeli sejak awal tahun agar tidak menimbulkan kekurangan anggaran alias pagu minus pada akhir tahun anggaran.

Menurutnya, pengelolaan anggaran nan disiplin menjadi kunci agar pemerintah tidak perlu menggeser anggaran dari program-program prioritas nan berakibat langsung kepada masyarakat.

"Belanja pegawai kudu direncanakan dengan tepat sejak awal. Pergeseran anggaran untuk menutup kekurangan shopping pegawai tidak boleh mengorbankan program nan memberikan faedah langsung kepada masyarakat, selain dalam kondisi nan sangat mendesak," tegas Purbaya dalam keterangannya.

Selain meninjau aspek penganggaran, Purbaya juga mengecek langsung perkembangan sejumlah Program Strategis Nasional (PSN) di Jawa Barat. Program nan menjadi perhatian antara lain Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Sekolah Rakyat, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai tulang punggung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Jawa Barat tercatat mempunyai 5.970 koperasi. Dari sasaran survei sebanyak 147 koperasi, hingga sekarang baru 22 koperasi nan telah dipantau. Hasil pertimbangan menunjukkan sejumlah koperasi telah selesai dibangun dan mulai beroperasi.

Sementara itu, untuk program Sekolah Rakyat, Kanwil DJPb Jawa Barat telah melakukan survei terhadap 22 sekolah dari total 26 Sekolah Rakyat nan ada di provinsi tersebut.

Hasil pemantauan menunjukkan kondisi sekolah secara umum dinilai baik dengan akomodasi nan relatif lengkap. Selain mendapatkan seragam, setiap siswa memperoleh satu unit laptop dan seluruh ruang kelas telah dilengkapi perangkat smartboard untuk mendukung proses belajar mengajar.

Meski demikian, Purbaya menilai program Sekolah Rakyat tetap menghadapi tantangan dari sisi publikasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

"Sekolah Rakyat perlu lebih dipromosikan kepada publik. Program ini mempunyai beragam keunggulan, tetapi tetap kurang mendapatkan eksposur," ujar Purbaya.

Sorotan lain diberikan pada penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) nan menjadi ujung tombak pengedaran makanan dalam program MBG.

Di Jawa Barat, saat ini terdapat 6.794 unit SPPG dengan sasaran survei sebanyak 199 unit. Hingga saat ini, jumlah survei nan telah dilakukan mencapai 275 unit alias melampaui sasaran nan ditetapkan.

Kapasitas setiap SPPG berkisar antara 1.600 hingga 2.800 porsi makanan. Penerima manfaatnya mencakup siswa mulai dari PAUD hingga SMA sederajat, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Berdasarkan hasil pertimbangan lapangan, kualitas makanan nan disajikan dinilai baik dan dapat diterima oleh para penerima manfaat.

Namun demikian, Purbaya meminta Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun indeks penilaian nasional untuk mengukur kualitas jasa SPPG secara lebih objektif.

Menurutnya, indeks tersebut dapat menggunakan skala penilaian sederhana, misalnya 1 hingga 5, sehingga pemerintah mempunyai instrumen untuk membandingkan kualitas penyelenggaraan SPPG antarwilayah sekaligus mengukur tingkat kepuasan masyarakat.

Langkah tersebut dinilai krusial untuk memastikan program MBG melangkah efektif dan mempunyai standar jasa nan seragam di seluruh Indonesia.

Kunjungan mendadak ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Kementerian Keuangan tidak hanya mengawasi realisasi anggaran, tetapi juga memastikan anggaran negara betul-betul diterjemahkan menjadi program nan berbobot dan memberikan faedah nyata bagi masyarakat.

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]