Respons Dunia Usai Hamas Setop Perang Gaza, Komentar Israel Disorot

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia - Kelompok Palestina Hamas mengumumkan telah menyetujui sebuah kesepakatan nan bermaksud mengakhiri perang dengan Israel di Jalur Gaza secara menyeluruh. Kesepakatan tersebut muncul setelah bentrok nan berjalan nyaris tiga tahun menimbulkan korban jiwa dan kerusakan besar di wilayah kantong Palestina tersebut.

Mengutip Al Jazeera, kesepakatan itu dikonfirmasi pada Kamis hingga Jumat oleh Amerika Serikat (AS) berbareng para mediator internasional. Dalam kerangka perjanjian tersebut, Hamas bakal melakukan pelucutan senjata dan menyerahkan persenjataannya secara bertahap, sementara Israel bakal menarik seluruh pasukannya dari Gaza.

Pengumuman resmi disampaikan Presiden AS Donald Trump pada Kamis malam, setelah Board of Peace and International Stabilization Force for Gaza nan didukung AS menyatakan bahwa mediator dari Mesir, Qatar, Turki, dan AS telah merampungkan peta jalan menuju fase berikutnya dari gencatan senjata.

Sebelumnya, gencatan senjata telah disepakati pada Oktober tahun lalu. Namun, kesepakatan tersebut belum bisa menghentikan bentrok sepenuhnya, meski tingkat kekerasan dilaporkan menurun.

Trump menyebut kesepakatan terbaru sebagai "perjanjian berhistoris untuk pelucutan senjata penuh Hamas dan seluruh golongan bersenjata lain di Gaza" sekaligus "langkah monumental menuju perdamaian dan keamanan nan berkelanjutan".

Meski demikian, penerapan kesepakatan tetap dipandang penuh tantangan. Kegagalan fase pertama gencatan senjata serta minimnya kepercayaan antara Israel dan Palestina memunculkan keraguan apakah perjanjian ini betul-betul bisa mengakhiri konflik.

Isi Kesepakatan

Dalam kerangka nan diumumkan, Hamas menyatakan pelucutan senjata hanya dapat dilakukan andaikan Israel betul-betul menghentikan operasi militernya dan menarik seluruh pasukan dari Gaza. Selain itu, Hamas mensyaratkan pembentukan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, penempatan pasukan stabilisasi internasional, serta pembubaran golongan milisi nan didukung Israel.

Negosiator Hamas, Ghazi Hamad, mengatakan kesepakatan tersebut bukan sekadar penyerahan senjata, melainkan paket komprehensif nan mencakup penghentian ofensif Israel, penarikan penuh pasukan, pembentukan pemerintahan sipil baru, kehadiran pasukan internasional, hingga rekonstruksi Gaza.

Menurut Hamad, Hamas telah memberikan sejumlah konsesi demi melindungi rakyat Palestina dari bentrok nan terus berlangsung.

Namun, tidak semua golongan Palestina menerima kerangka tersebut. Kelompok Jihad Islam Palestina menyatakan laporan mengenai adanya kesepakatan berbareng dengan Israel belum sepenuhnya jeli dan tetap mempunyai sejumlah keberatan terhadap draf nan beredar.

Israel Belum Beri Sikap Resmi

Pemerintah Israel hingga Jumat malam belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai kesepakatan tersebut. Meski demikian, Menteri Keamanan Nasional Israel dari kubu sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, secara terbuka menolak draf perjanjian itu. Ia menyebut penghentian operasi pembunuhan terhadap personil Hamas sebagai syarat nan "tidak dapat diterima" dan justru bakal memberi kesempatan Hamas membangun kembali kekuatannya.

Ben-Gvir menegaskan operasi militer Israel di Gaza semestinya tetap dilanjutkan.

Sementara itu, mantan Kepala Staf Militer Israel Gadi Eisenkot juga mengkritik rencana tersebut. Menurutnya, Israel tidak boleh menerima situasi di mana Hamas tetap bertahan, mempersenjatai diri kembali, dan berpotensi melancarkan serangan di masa depan.

Respons Internasional

Selain AS, Mesir, Qatar, dan Turki sebagai mediator menyambut baik penyelesaian kerangka kesepakatan tersebut. Mesir apalagi disebut tengah mempersiapkan pertemuan lanjutan berbareng AS, Qatar, dan Turki untuk mengunci komitmen pada fase kedua implementasi.

Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, nan direncanakan menjadi pemerintahan teknokrat pascaperang, juga menyatakan siap mengambil alih pengelolaan Gaza serta memulihkan jasa dasar bagi masyarakat.

Direktur Jenderal Board of Peace, Nickolay Mladenov, mengakui proses negosiasi nyaris kandas beberapa kali dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, tantangan terbesar justru berada pada tahap penyelenggaraan dan sistem verifikasi agar pelucutan senjata Hamas melangkah beriringan dengan penarikan pasukan Israel.

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berambisi seluruh komitmen dalam rencana perdamaian Gaza dapat diimplementasikan dan membuka jalan bagi terwujudnya negara Palestina nan merdeka berasas perbatasan sebelum 1967.

Dari Eropa, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas menyebut rencana tersebut sebagai langkah konstruktif menuju perdamaian andaikan seluruh pihak betul-betul menjalankan komitmennya.

Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menegaskan penerapan penuh peta jalan kudu mencakup penarikan tentara Israel dari Gaza dan penghormatan terhadap gencatan senjata oleh semua pihak. Ia juga mendesak Israel segera mencabut pembatasan support kemanusiaan agar makanan, obat-obatan, dan support lain dapat masuk ke Gaza.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mendukung peta jalan tersebut dengan menegaskan Hamas tidak boleh lagi menjadi ancaman bagi Israel. Belgia juga menyambut baik draf kesepakatan dan berambisi perjanjian tersebut membuka akses kemanusiaan nan lebih luas sekaligus menghidupkan kembali proses solusi dua negara bagi Israel dan Palestina.

(wur) [Gambas:Video CNBC]