Ricuh Bendera Bulan Bintang, Pemerintah Diminta Kedepankan Dialog Ketimbang Keamanan

Pakar militer Beni Sukadis menilai ricuh pengibaran bendera Bulan Bintang di Aceh sebagai sirine politik.(Dok. Antara)

KERICUHAN nan terjadi di Aceh dalam beberapa hari terakhir kembali menyoroti sensitivitas pengibaran bendera Bulan Bintang, simbol nan mempunyai sejarah kuat dalam dinamika bentrok Aceh dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Peristiwa ini memuncak saat peringatan Hari Damai Aceh 2026 di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8), nan diwarnai tembakan peringatan oleh aparat.

Pakar militer dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Beni Sukadis, menilai kemunculan kembali simbol tersebut lebih tepat dipahami sebagai "alarm politik" daripada indikasi kebangkitan aktivitas separatis. Menurutnya, pemerintah perlu membaca kejadian ini secara hati-hati agar tidak berkembang menjadi persoalan keamanan nan lebih luas.

“Menurut opini saya, kemunculan kembali simbol bendera Bulan Bintang lebih tepat dibaca sebagai sirine politik daripada suatu rumor pertahanan alias militer,” ujar Beni kepada Media Indonesia, Selasa (18/8).

Beni menjelaskan bahwa setelah 21 tahun perdamaian Aceh, penggunaan simbol tersebut merupakan corak ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah pusat. Kekecewaan ini disinyalir menguat pascabencana besar pada akhir 2025 nan mengakibatkan ratusan korban jiwa dan kerusakan prasarana masif di Aceh.

Ia menekankan agar pemerintah menghindari respons berlebihan melalui pendekatan keamanan. Sebaliknya, ruang perbincangan kudu dibuka lebar untuk memperbaiki penanganan pascabencana serta menjawab persoalan ekonomi dan sosial nan dirasakan masyarakat di Serambi Mekkah tersebut.

“Pemerintah sebaiknya tidak merespons secara berlebihan dengan pendekatan keamanan, tetapi membuka dialog, memperbaiki penanganan dan pemulihan pascabencana, serta menjawab persoalan ekonomi dan sosial,” tambahnya.

Meski demikian, Beni mengingatkan abdi negara untuk tetap waspada terhadap potensi kekerasan alias aktivitas separatisme. Namun, kewaspadaan tersebut kudu dibarengi dengan upaya bijak dalam menyelesaikan akar persoalan nan memicu kekecewaan publik.

Kericuhan di Masjid Raya Baiturrahman sendiri bermulai ketika massa hendak memasang bendera Bulan Bintang di kompleks masjid, namun dilarang oleh abdi negara TNI nan berjaga. Situasi sempat memanas dan terjadi bentrok setelah beberapa kali tembakan peringatan dilepaskan ke udara, memaksa massa untuk tiarap secara spontan. (Z-10)