Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani membeberkan berita terbaru mengenai kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Rosan menjelaskan, pihaknya tengah bekerja sama dengan sejumlah kementerian/lembaga untuk menggabungkan info ke dalam satu platform, sehingga data-data nan diterima sudah terintegrasi.
"Ya memang jika nan mengenai DSI ini memang kita nan harapkan adalah transparansi dari transaksi. Dan objeknya itu apa? Kita objeknya itu adalah gimana kita bisa menekan, mereduksi, dan apalagi menghilangkan transfer pricing, kemudian under-invoicing, dan juga apa, pelaporan info nan tidak benar, nan tidak akurat," tuturnya dalam konvensi pers mengenai RAPBN dan Nota Keuangan 2027 di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
"Nah, oleh karena itu, memang di tahap awal kami ini bekerja sama dengan beberapa kementerian dan lembaga lainnya mencoba menggabungkan data-data itu ke dalam satu platform," ujarnya.
"Tadi seperti nan saya sampaikan, singgung sedikit, bahwa kita alhamdulillah bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Perdagangan, Perhubungan, ESDM, Pertanian, dan BI, dan semua kementerian lainnya dalam rangka kita bisa mengintegrasikan data-data itu ke dalam platform kami," bebernya.
"Sehingga kami bisa melihat, menganalisa, mengevaluasi setiap harinya dari titik point mana saja ekspor itu dijalankan, baik dari segi quantity, volume, sehingga kita bisa mengetahui secara pasti berapa besarnya dari nilai jumlah, kemudian penerimaan pajaknya, kemudian apa, nilai ekspornya, dan nan lain-lain," tuturnya.
Dia menyebut, sejauh ini Danantara sudah menganalisa kurang lebih 6.500 transaksi nan ada sejak Juni 2026.
"Dari bulan Juni ada 6.500 transaksi nan jumlahnya kurang lebih US$ 14 miliar," imbuhnya.
Dia pun menegaskan DSI bukan berkedudukan sebagai pelaksana transaksi jual beli, melainkan hanya sebagai pemasok nan bisa memperoleh info jual beli tersebut.
"Dan awalnya memang kita mengevaluasi, kemudian kita tetap bakal melakukan, bukan, bukan nan kita bakal melakukan jual dan beli ya, tapi ini tetap ekspornya tetap dilakukan oleh para eksportir, kita hanya sebagai pemasok penjual bisa mendapatkan info itu," jelasnya.
"Nah, oleh karena itu pada saat ini itu nan peran kami lakukan dan kami pun sedang membikin suatu dashboard secara terbuka nan sedang kami persiapkan, sehingga kami bisa kembali lagi memonitor, mengevaluasi semua transaksi itu nan ada secara baik dan secara detail," tuturnya.
"Jadi, itu kurang lebih nan kami lakukan di DSI pada saat ini, mengintegrasikan ke dalam satu platform kami," tandasnya.
Seperti diketahui, Danantara menargetkan operasional penuh DSI bisa dijalankan mulai 1 Januari 2027. Namun, mulai 1 Juli hingga akhir Desember 2026, bakal dilakukan masa transisi terlebih dulu dengan proses pertimbangan setiap tiga bulan.
Namun kemudian, Presiden Prabowo sempat mendorong agar penerapan penuh PT DSI ini bisa melangkah mulai 1 September 2026.
"Dengan ekspor sumber daya alam satu pintu, kita mengadakan tahap transisi, dan kita harapkan kelak 1 September 2026 penerapan penuh, kemudian proses ini semua bakal membikin kita bener-bener mengerti bener ke mana duit kita," tutur Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
(wia)
[Gambas:Video CNBC]

1 jam yang lalu
6








English (US) ·
Indonesian (ID) ·