ARTICLE AD BOX
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, PT Lippo Cikarang Tbk resmi menandatangani komitmen hibah lahan Meikarta kepada negara. Lahan tersebut nantinya bakal dimanfaatkan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah melalui pembangunan rumah susun (rusun) subsidi.
Maruarar mengatakan, hibah tersebut menjadi terobosan krusial mengingat pembangunan rusun subsidi selama beberapa tahun terakhir tetap sangat minim.
"Hari ini telah dilaksanakan penandatanganan komitmen hibah dari Lippo Cikarang kepada negara. Diharapkan ini menjadi terobosan besar lantaran dari info nan ada, 5 tahun terakhir ini untuk rumah susun subsidi pembiayaan keuangannya hanya (untuk) 140 unit," kata Maruarar dalam aktivitas Penandatanganan Komitmen Hibah Lahan PT Lippo Cikarang Tbk Kepada Negara di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Ia menjelaskan, lahan Meikarta nan dihibahkan kepada negara mempunyai luas sekitar 30 hektare. Dari kreasi nan telah disiapkan, area tersebut bakal dibangun rumah susun dengan beragam tipe, mulai dari satu kamar, dua bilik hingga tiga kamar.
Menurutnya, pemerintah juga menyiapkan unit dengan luas 45 meter persegi agar lebih layak dihuni keluarga.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kata Maruarar dalam aktivitas Penandatanganan Komitmen Hibah Lahan PT Lippo Cikarang Tbk Kepada Negara di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (29/6/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Foto: (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
"Dari kreasi nan dipersiapkan bersama, dari sekitar 30 hektare ini, ada 1 kamar, 2 kamar, 3 kamar. Pak Menteri Keuangan memberikan perhatian unik agar lebih besar bagi nan sudah berfamili dan manusiawi. Kita menggunakan juga satu model nan 45 meter," ujarnya.
Maruarar memastikan proses hibah lahan tersebut telah melalui beragam tahapan, termasuk pengawasan oleh Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, lahan tersebut telah dinyatakan bersih dari persoalan hukum.
"Lahan nan ada di Meikarta dalam proses diberikan kepada negara dan juga tata kelolanya diawasi oleh Kejaksaan Agung, juga dari Kepala BPKP, juga dikonsultasikan kepada KPK. Saya 4 bulan lampau datang ke KPK dan sudah dinyatakan oleh KPK tanahnya adalah clear and clean dalam proses itu. Jadi kita bisa melanjutkan proses ini," ucap dia.
Selanjutnya, lahan tersebut bakal diproses untuk diserahkan kepada negara sebelum kemudian dikelola melalui Danantara, guna mendukung pembangunan hunian.
"Jadi kira-kira seperti itu gimana kita sesama Kabinet Merah Putih sebagai anak buah Presiden, ini lintas sektoral bekerjasama, kita kompak untuk menyelesaikan masalah ini, agar ada kepastian kepada rakyat nan membeli, kepada perbankan nan membiayai, kepada developer dan kontraktor nan membangun, dan juga kepada Bupati Bekasi dan juga Pemda Jawa Barat nan kelak bakal membantu proses pengurusan izinnya," kata Maruarar.
Maruarar berambisi pemasaran alias janji pembelian rusun subsidi di area tersebut sudah dapat dimulai pada tahun ini.
"Kita berambisi tahun ini kita bisa melakukan akad. Akad itu artinya kita berupaya gimana para konsumen sudah bisa memesan," ujarnya.
Menurut dia, pembangunan kediaman vertikal menjadi salah satu solusi untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah nan tetap mencapai 9,64 juta unit berasas Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025. Selain itu, langkah tersebut juga sejalan dengan pengarahan Presiden Prabowo Subianto agar pemanfaatan lahan di area perkotaan lebih efisien.
"Backlog kepemilikan rumah tetap menjadi masalah utama. Secara nasional, kepemilikan rumah nan backlog itu 9,64 juta unit, Susenas 2023, itu info nan kita pakai," terang dia.
"Permasalahan penyediaan perumahan terutama di area perkotaan, juga dihadapkan dengan keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan. Oleh karena itu, penyediaan perumahan di area perkotaan diarahkan melalui pembangunan kediaman vertikal. Ini juga merupakan pengarahan Presiden Prabowo agar tanah-tanah, lahan-lahan itu tidak terlalu banyak dipakai untuk perumahan, jadinya ke atas," sambungnya.
Selain proyek di Meikarta, Maruarar juga mengungkapkan pemerintah bakal segera memulai pembangunan rumah susun di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di area Kiaracondong.
"Saya juga lapor Pak Rosan, minggu depan saya dan Pak Doni Oskaria sudah bakal mulai membangun di tanah PT Kereta Api Indonesia, di Kiaracondong ya untuk rumah susun ke atas Pak," pungkasnya.
(wur/wur)
Addsource on Google

1 jam yang lalu
2








English (US) ·
Indonesian (ID) ·