Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mulai memperkuat sistem pendataan penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan teknologi biometrik. Badan Gizi Nasional (BGN) menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), untuk memastikan penerima faedah MBG terdata secara jeli dan tidak tercatat ganda.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, info kependudukan nan dimiliki Dukcapil bakal digunakan untuk membantu BGN mengidentifikasi penerima faedah MBG secara perorangan, termasuk anak-anak dan ibu hamil.
"Nah tadi sudah kita tandatangani kerjasama antara BGN dengan Dukcapil Kemendagri, nan intinya adalah data-data 98,7% masyarakat Indonesia itu ada di server Dukcapil Kemendagri. Itu dengan biometriknya, face recognition, kemudian sidik jari, dan iris retina mata," kata Tito dalam konvensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Dengan sistem tersebut, penerima MBG nantinya tidak hanya tercatat berasas jumlah alias golongan penerima manfaat. Identitas setiap penerima dapat diverifikasi menggunakan info biometrik nan tersimpan di Dukcapil.
"Ini juga dapat membantu BGN untuk mendata penerima manfaat, baik anak-anak maupun ibu mengandung langsung perorangan. Jadi tidak hanya info kuantitatif nomor jumlah penerima manfaat, tapi siapa penerima manfaatnya bisa terdata," ujarnya.
Tito mengatakan, teknologi serupa sebelumnya telah digunakan berbareng Kementerian Sosial untuk mengidentifikasi penerima faedah secara langsung melalui pengenalan wajah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berbareng Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, beserta jajarannya saat konvensi pers di instansi Kemendagri, Jakarta, Kamis (13/8/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Foto: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berbareng Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, beserta jajarannya saat konvensi pers di instansi Kemendagri, Jakarta, Kamis (13/8/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
"Nah ini sudah dilakukan dengan Kementerian Sosial kemarin ya, bisa mendata langsung siapa-siapa penerima faedah hanya dengan face recognition 5-10 detik," ucap dia.
Kerja sama tersebut juga diharapkan dapat mencegah munculnya info penerima faedah nan tercatat lebih dari satu kali. Tito mengatakan, penggunaan info biometrik membikin identitas seseorang dapat dibedakan berasas karakter fisiknya.
"Tadi kami juga sependapat dengan Kepala BGN, ini dengan program kerjasama Dukcapil dan BGN, dengan data-data nan jeli per orang, otomatis bakal menghindari adanya, misalnya tiga, empat, lima nama nan sama penerima manfaat," kata Tito.
"Karena nggak bisa, itu bisa dideteksi, setiap orang berbeda ya karakter wajahnya, mudah sekali. Jadi satu orang, satu penerima manfaat, dan itu bisa diikuti perkembangan," jelasnya.
Ke depan, Tito mengatakan info penerima MBG berpotensi tidak berakhir pada pengesahan identitas. Data tersebut dapat diintegrasikan dengan sistem kesehatan untuk memantau perkembangan penerima manfaat, khususnya anak-anak.
"Nantinya mungkin bisa diintegrasikan juga dengan info Kementerian Kesehatan, Satu Sehat namanya. Itu bisa mendata nanti, mengikuti progres perkembangan anak itu, misalnya tinggi badannya, kesehatannya, naik berat badannya alias tidak, itu bisa dimonitor melalui integrasi info itu," terang dia.
Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono mengatakan pemutakhiran info menjadi salah satu bagian krusial dalam pembenahan tata kelola program MBG. Dalam rapat koordinasi dengan pemerintah daerah, dia mengungkapkan tetap ditemukan persoalan info dobel dalam penyelenggaraan program.
"Dukcapil, betul tadi ditandatangani MoU dengan Kementerian Dalam Negeri, pemutakhiran data, termasuk juga kita kemarin sudah rapat koordinasi terbatas di Menko Pangan, dan kita menemukan ada praktik lama, ada data-data nan dobel, ialah sekitar ada 6 juta dobel ya," kata Sudaryono dalam kesempatan nan sama.
Menurut Sudaryono, info dobel tersebut antara lain terjadi lantaran satu penerima tercatat di lebih dari satu tempat. Misalnya, seseorang nan tinggal di pesantren sekaligus berguru di sekolah lain sehingga tercatat sebagai penerima di dua lokasi.
"Biasanya misalnya sekolah di pesantren, dia dicatat di pondok itu, tapi dia sekolah di SMA mana, jadi itu dicatat dobel. Tapi bukan berfaedah 6 juta terus kali-kali sekian miliar, bukan," ujarnya.
Selain persoalan info ganda, BGN juga menemukan adanya dapur nan belum beraksi tetapi sudah mempunyai virtual account dan sempat terisi dana.
"Jadi 6 juta ini juga sebagian adalah dapur nan belum jadi, kemudian namanya sudah diinput, sebetulnya belum diberi makan. nan kemarin ada 414 dapur nan kemudian kami indikasikan itu dapurnya belum ada, tapi VA-nya sudah diisi sama duit," ucap dia.
"Nah itu nan kami kembalikan Rp311 miliar. Itu termasuk dari info pemutakhiran tadi," lanjutnya.
Dengan integrasi info Dukcapil dan BGN, pemerintah berambisi penyaluran MBG dapat semakin tepat sasaran, sekaligus memudahkan pemantauan penerima faedah secara perseorangan dari waktu ke waktu.
(wur)
[Gambas:Video CNBC]

52 menit yang lalu
2








English (US) ·
Indonesian (ID) ·