Indonesia Kecam Penolakan Israel terhadap Peta Jalan Pemulihan Gaza

PM Israel Benjamin Netanyahu.(Anadolu)

PEMERINTAH Indonesia mengecam keras sikap rezim zionis Israel nan menolak peta jalan (road map) 15 poin untuk penerapan rencana komprehensif pemulihan Jalur Gaza. Penolakan tersebut dinilai sebagai upaya nyata untuk menggagalkan terlaksananya kesepakatan internasional nan telah disusun demi stabilitas kawasan.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, menegaskan bahwa peta jalan tersebut merupakan hasil upaya kolektif organisasi dunia. Tujuannya adalah menjamin pulihnya kehidupan masyarakat Palestina di Gaza setelah bentrok nan berkepanjangan.

“Kami menolak setiap penolakan nan dapat menggagalkan upaya kolektif tersebut,” ujar Nabyl dalam taklimat media di Jakarta, Kamis (13/8). Ia menambahkan bahwa rencana ekstensif ini didukung banyak pihak untuk mengakhiri perang dan menciptakan stabilitas bagi bangsa Palestina.

Nabyl juga mengingatkan bahwa rencana pemulihan Gaza telah mendapatkan legitimasi internasional melalui Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB nan disahkan pada November 2025. Indonesia mendesak semua pihak untuk kembali pada asas kepatuhan dan komitmen penerapan penuh terhadap arsip tersebut.

Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan penolakan terhadap rencana nan disusun oleh Presiden AS Donald Trump dan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP). Netanyahu menegaskan pasukan Israel tidak bakal menarik diri dari Gaza sebelum Hamas sepenuhnya dilucuti.

Di sisi lain, golongan pejuang Palestina Hamas justru menyatakan komitmennya untuk mematuhi peta jalan 15 poin tersebut. Hamas menyatakan kesiapan untuk terlibat secara bertanggung jawab dalam menyusun agenda penyelenggaraan tahapan kedua rencana perdamaian pendapat Donald Trump.

Langkah Hamas ini diharapkan dapat membuka jalan bagi proses rekonstruksi besar-besaran di Gaza. Selain itu, komitmen ini bermaksud agar Komite Nasional Administrasi Gaza (NCAG) dapat segera menjalankan kewenangannya dalam mengelola wilayah tersebut pascakonflik. (Ant/I-1)