Soroti RAPBN 2027, Pengusaha Ingatkan Pemerintahan Prabowo-Desak Ini

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia - Dunia upaya kompak mendukung efisiensi anggaran nan dilakukan pemerintah pada 2027. Namun, pengusaha mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar efisiensi tidak sampai memangkas shopping produktif, nan mempunyai pengaruh berganda besar terhadap perekonomian.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Erwin Aksa, mengatakan efisiensi anggaran pada prinsipnya didukung oleh bumi usaha. Namun, nan menjadi perhatian adalah jangan sampai efisiensi justru mengurangi shopping produktif.

"Dunia upaya pada prinsipnya mendukung efisiensi anggaran. nan menjadi perhatian bukan efisiensinya, tetapi jangan sampai efisiensi berubah menjadi pemotongan shopping produktif nan mempunyai multiplier effect besar terhadap perekonomian," kata Erwin kepada CNBC Indonesia, Rabu (19/8/2026).

Menurut Erwin, sejumlah shopping nan perlu dijaga antara lain infrastruktur, konektivitas dan logistik, pendidikan dan peningkatan kualitas SDM, kesehatan, ketahanan pangan dan energi, serta transfer ke daerah. Belanja tersebut dinilai bukan hanya menggerakkan proyek pemerintah, tetapi juga menciptakan permintaan bagi kontraktor, industri bahan bangunan, transportasi, perdagangan, UMKM hingga tenaga kerja di daerah.

Belanja Berkualitas, Masif Ciptakan Lapangan Kerja Baru

Karena itu, Erwin berambisi pemerintah pada 2027 lebih mengedepankan kualitas belanja. Anggaran nan kurang produktif dapat diefisienkan, sedangkan shopping nan menciptakan kapabilitas ekonomi baru dan lapangan kerja justru perlu dipercepat.

Erwin memandang arah kebijakan 2027 cukup positif, lantaran pemerintah menempatkan prasarana dasar, pangan, energi, pendidikan, kesehatan dan pembuatan lapangan kerja sebagai prioritas. Namun, menurutnya, multiplier effect shopping pemerintah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran. Kecepatan dan konsistensi realisasi anggaran juga menjadi aspek penting.

Dunia usaha, kata Erwin, memerlukan kepastian sejak awal tahun. Jika shopping baru bergerak kuat pada semester kedua alias terjadi perubahan dan pemblokiran anggaran di tengah jalan, perusahaan bakal condong menunda investasi, pembelian peralatan modal maupun perekrutan tenaga kerja.

"Kami berambisi APBN 2027 betul-betul menjadi katalis. Setiap satu rupiah shopping pemerintah kudu dirancang agar bisa menarik beberapa rupiah investasi swasta, bukan menggantikan peran swasta," ujarnya.

Di daerah, kepastian transfer dan shopping pemerintah wilayah juga dinilai krusial lantaran APBD merupakan salah satu penggerak utama aktivitas ekonomi lokal.

Ketika shopping pemerintah berakhir alias tertunda, dampaknya dapat menjalar panjang ke vendor, supplier, pekerja dan akhirnya konsumsi masyarakat.

Terkait sasaran tingkat pengangguran terbuka 4,30%-4,87% pada 2027, Erwin menilai sasaran tersebut tetap dapat dicapai, tetapi cukup menantang. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya mengejar nomor pertumbuhan ekonomi, tetapi kudu memastikan pertumbuhan tersebut berkarakter job creating growth.

"Kita memerlukan investasi nan banyak menciptakan pekerjaan. Jangan sampai investasi meningkat sangat tinggi secara nominal, tetapi terkonsentrasi pada sektor nan sangat padat modal sehingga penyerapan tenaga kerjanya terbatas," jelas Erwin.

Karena itu, menurutnya, ukuran keberhasilan investasi ke depan semestinya tidak hanya dilihat dari nilai investasi nan masuk, tetapi juga jumlah pekerjaan baru nan tercipta.

Untuk 2027, Erwin memandang kesempatan terbesar penyerapan tenaga kerja tetap berasal dari industri manufaktur padat karya seperti tekstil dan produk tekstil, dasar kaki, makanan dan minuman, furnitur dan industri pengolahan lainnya.

Selain itu, terdapat potensi dari bangunan dan perumahan, perdagangan dan ritel, pariwisata dan hospitality, ekonomi kreatif, pertanian dan agroindustri serta UMKM.

Hilirisasi juga dinilai perlu diperluas. Menurut Erwin, hilirisasi tidak semestinya hanya berfokus pada mineral nan relatif padat modal, tetapi juga pertanian, perkebunan, perikanan dan pangan nan mempunyai keahlian menciptakan lapangan kerja lebih luas hingga ke daerah.

Sementara itu, Erwin menilai halangan terbesar pengusaha dalam melakukan perekrutan saat ini adalah kombinasi antara permintaan nan belum cukup kuat dan ketidakpastian biaya serta kebijakan.

"Perusahaan bakal merekrut andaikan mempunyai kepercayaan bahwa order dan permintaan bakal meningkat. Kalau konsumsi masyarakat tetap tertahan dan pasar ekspor belum pasti, perusahaan tentu lebih berhati-hati menambah pegawai tetap," ujarnya.

Selain permintaan, biaya daya dan logistik, biaya pembiayaan, produktivitas tenaga kerja, kepastian izin serta beragam biaya kepatuhan juga menjadi pertimbangan perusahaan.

"Jadi untuk menciptakan pekerjaan, pemerintah juga kudu menciptakan confidence. Kalau pengusaha percaya permintaan bakal tumbuh dan kebijakan stabil, investasi dan perekrutan bakal mengikuti," terang dia.

Mengenai sasaran pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027, Erwin menilai sasaran tersebut ambisius tetapi bukan tidak mungkin dicapai. Namun, pertumbuhan tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga dan shopping pemerintah.

"Artinya ekonomi kudu mulai bergeser dari pertumbuhan sekitar 5% menuju pertumbuhan nan didorong oleh investment and productivity," katanya.

"Kalau investasi swasta tidak meningkat signifikan dan bumi upaya tetap wait and see, mencapai 6% tentu bakal berat," lanjut Erwin.

Ia juga menilai bumi upaya tidak selalu memerlukan insentif dalam corak subsidi. Kepastian izin dan perpajakan, biaya daya nan kompetitif, akses pembiayaan dengan kembang kompetitif, percepatan perizinan dan penyelesaian halangan investasi justru menjadi kebutuhan utama.

Insentif investasi, lanjutnya, juga sebaiknya dikaitkan dengan pembuatan lapangan kerja, ekspor, penggunaan rantai pasok domestik dan transfer teknologi. Pemerintah juga perlu menjaga daya beli masyarakat agar ekspansi produksi dan perekrutan dapat berlangsung.

Bukan Pemotongan Merata

Senada dengan Erwin, Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggawira mengatakan bumi upaya mendukung efisiensi anggaran sepanjang kebijakan tersebut dimaknai sebagai perbaikan kualitas belanja, bukan pemotongan secara merata.

"Dunia upaya pada prinsipnya mendukung efisiensi anggaran, sepanjang efisiensi dimaknai sebagai perbaikan kualitas belanja, bukan sekadar pemotongan anggaran secara merata," kata Anggawira, dihubungi terpisah.

Menurutnya, kekhawatiran pengusaha justru muncul andaikan terjadi perubahan alokasi secara mendadak, penundaan pembayaran, serta terhentinya proyek nan sudah berjalan. Kondisi tersebut dapat mengganggu arus kas perusahaan dan menahan keputusan investasi maupun perekrutan.

"Karena itu, APBN 2027 perlu memberikan kepastian sejak awal mengenai program nan betul-betul menjadi prioritas. Belanja nan berkarakter konsumtif dan administratif tentu dapat dirasionalisasi, tetapi shopping produktif nan menciptakan konektivitas, menurunkan biaya logistik, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta menyerap tenaga kerja justru kudu dijaga," ujarnya.

Ia menegaskan, efisiensi tidak boleh menghasilkan kontraksi ekonomi.

"Efisiensi tetap diperlukan, tetapi jangan sampai menghasilkan kontraksi ekonomi. Prinsipnya bukan sekadar 'belanja lebih sedikit', melainkan 'setiap rupiah kudu menghasilkan akibat ekonomi nan lebih besar'," terang dia.

Anggawira memandang kesempatan multiplier effect shopping pemerintah pada 2027 cukup besar jika diarahkan pada infrastruktur, pangan, energi, perumahan, hilirisasi, pendidikan vokasi, kesehatan dan penguatan UMKM.

Hindari Belanja Terfokus di Akhir Tahun

Namun, pengaruh pengganda tersebut tidak otomatis muncul hanya lantaran anggaran nan disiapkan besar. Pengadaan kudu melibatkan perusahaan nasional dan UMKM, menggunakan produk dalam negeri, dilakukan tepat waktu serta menciptakan rantai pasok nan luas di daerah.

"Pemerintah juga perlu menghindari pola shopping nan terkonsentrasi pada akhir tahun. Kepastian proyek, tender nan lebih awal, pembayaran tepat waktu dan kesinambungan kebijakan sangat menentukan keberanian swasta untuk menambah kapabilitas produksi serta merekrut tenaga kerja," ujarnya.

Anggawira juga menilai shopping negara kudu berfaedah sebagai pengungkit investasi swasta, bukan menggantikan peran swasta. Proyek nan layak secara komersial dapat dikembangkan melalui KPBU, BUMN, Danantara, dan penanammodal swasta sehingga kapabilitas APBN dapat menjangkau program nan lebih luas.

Sektor nan dinilai memerlukan kepastian anggaran antara lain bangunan dan infrastruktur, perumahan, transportasi dan logistik, daya dan kelistrikan, pangan, kesehatan, pendidikan, serta industri manufaktur nan menjadi pemasok proyek pemerintah.

Anggawira menilai sektor-sektor tersebut mempunyai rantai pasok panjang dan melibatkan banyak tenaga kerja. Ketika anggaran dipangkas alias proyek ditunda secara tiba-tiba, dampaknya tidak hanya dirasakan kontraktor utama, tetapi juga pemasok material, perusahaan transportasi, pekerja lapangan, UMKM dan perekonomian daerah.

Adapun mengenai sasaran pengangguran 4,30%-4,87% pada 2027, Anggawira menilai sasaran tersebut cukup menantang, tetapi tetap realistis andaikan pertumbuhan ekonomi betul-betul berkarakter padat karya dan diikuti peningkatan kualitas pekerjaan.

Menurutnya, tantangan pemerintah bukan hanya menciptakan pekerjaan, tetapi juga membawa lebih banyak pekerja ke sektor formal. Karena itu, ukuran keberhasilan perlu mencakup jumlah pekerjaan formal, tingkat bayaran riil, produktivitas, perlindungan pekerja hingga kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan industri.

Belanja Negara 2027 Capai Rp4.097,2 Triliun

Peringatan dari bumi upaya tersebut disampaikan setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo merencanakan Belanja Negara tahun 2027 sebesar Rp4.097,2 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nan lebih tinggi sebesar 6% dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Nilai shopping tersebut meningkat dari alokasi APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun.

Berdasarkan postur nan disampaikan pemerintah, pendapatan negara 2027 ditargetkan sebesar Rp3.426 triliun, naik dari Rp3.153,6 triliun pada APBN 2026. Sementara pembiayaan anggaran ditargetkan Rp671,2 triliun, turun dari Rp689,1 triliun pada 2026.

Defisit anggaran juga ditargetkan turun menjadi 2,40% terhadap PDB pada 2027 dari 2,68% pada APBN 2026.

Anggaran 2027 tersebut bakal difokuskan pada delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).

Dengan sasaran pertumbuhan ekonomi 6%, bumi upaya menilai keberhasilan APBN 2027 pada akhirnya tidak cukup diukur dari besarnya anggaran nan dibelanjakan. nan lebih krusial adalah seberapa besar shopping tersebut bisa mendorong investasi swasta, menciptakan lapangan kerja dan memperluas aktivitas ekonomi.

"APBN kudu menjadi katalis, investasi swasta menjadi mesin, dan pembuatan lapangan kerja berbobot menjadi ukuran keberhasilannya," pungkas Anggawira.

(dce) [Gambas:Video CNBC]