Swasembada Pangan Dikebut-Zulhas Cuma Butuh Rapat 3 Kali, Ini Hasilnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membeberkan sejumlah langkah yang menjadi kunci keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras, bahkan lebih cepat dari target yang ditetapkan sebelumnya.

Menurut dia, keberhasilan tersebut diperoleh melalui serangkaian kebijakan yang berpihak kepada petani, mulai dari penyederhanaan aturan pupuk hingga kenaikan harga gabah.

Zulhas mengatakan, kebijakan swasembada pangan menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan upaya mengoreksi pendekatan selama puluhan tahun yang cenderung mengandalkan impor ketika pasokan dalam negeri kurang.

"Oleh karena itu, kebijakan pokoknya Bapak Presiden adalah kita harus swasembada pangan, karena swasembada itu kedaulatan, kedaulatan itu kehormatan," kata Zulhas dalam Economic Update 2026 CNBC Indonesia, Selasa (23/6/2026).

Ia menjelaskan, langkah pertama yang dilakukan pemerintah adalah membenahi tata kelola pupuk bersubsidi. Dari hasil evaluasi, penyerapan pupuk selama ini rendah karena proses birokrasi yang berbelit.

"Kita lihat pupuk, ya. Pupuk kita pelajari, datang Dirut Pupuk Indonesia, paparan, ternyata penggunaan pupuk terserap hanya 6 juta ton. Setelah paparan saya lihat aturannya rumit, bertele-tele, berputar-putar sehingga pupuk terserap hanya 6 juta ton," ujarnya.

Zulhas menuturkan, pemerintah akhirnya memangkas aturan distribusi pupuk dari 145 aturan menjadi hanya tiga aturan. Setelah Presiden menerbitkan Peraturan Presiden, pupuk dapat tersedia sebelum musim tanam dimulai.

"Saya rapatkan di sini tiga kali, kita pangkas dari 145 aturan tinggal tiga aturan," ucap dia.

Dampaknya, penyerapan pupuk pada 2025 meningkat menjadi 9,55 juta ton atau naik sekitar 58% dibanding sebelumnya.

"Presiden langsung kasih Peraturan Presiden, ya, jalan di bulan Desember. Januari pupuk sudah ada sebelum tanam. Dan tahun 2025 terserap 9,55 juta ton. Jadi naik kira-kira 58%," ujar Zulhas.

Ia menyebut peningkatan penggunaan pupuk tersebut berkontribusi pada kenaikan produktivitas sekitar 7%-8%.

"Nah akibat pupuk bagus, keberpihakan kepada petani, rantainya kita perbaiki, aturan-aturan kita perbaiki, ya, pupuk terserap sembilan setengah itu sudah meningkatkan produktivitas kira-kira 7% sampai 8%," katanya.

Selain pupuk, pemerintah juga membenahi sektor irigasi yang selama ini dinilai menjadi salah satu penghambat peningkatan produksi pangan nasional. Berdasarkan evaluasi pemerintah, luas sawah Indonesia mencapai sekitar 7,4 juta hektare, namun luas tanamnya baru sekitar 10 juta hektare.

"Kita pelajari apa masalahnya, oh irigasi," ujar Zulhas.

Karena itu, pemerintah mengubah aturan agar perbaikan irigasi dapat langsung ditangani pemerintah pusat tanpa terkendala pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat.

"Nah ini kita mengajukan Perpres, dirubah bahwa luas berapa pun irigasi bisa dikerjakan oleh pemerintah pusat. Presiden cepat langsung keluarkan Perpres, anggaran PU dialihkan (beberapa) untuk menyelesaikan irigasi," sebutnya.

Jurus berikutnya adalah meningkatkan kesejahteraan petani melalui kebijakan harga gabah. Pemerintah memutuskan harga acuan pembelian (HAP) gabah ditetapkan Rp6.500 per kilogram (kg) tanpa syarat kadar air yang sebelumnya kerap menjadi celah permainan harga di tingkat petani.

"Kita putuskan gabah naik ke Rp6.500 any quality. Tidak pakai catatan kadar air 14-18. Pokoknya panen beli Rp6.500 per kg, titik," kata Zulhas.

Menurutnya, kebijakan tersebut berhasil meningkatkan minat petani untuk menanam padi, karena keuntungan yang diperoleh menjadi lebih baik.

"Akhirnya Alhamdulillah 2025, gabah sampai sekarang ini, tidak ada lagi yang di bawah Rp6.500 (per kg). Rata-rata harga gabah sudah Rp6.500 (per kg) ke atas," ujarnya.

Zulhas menyebut kombinasi kebijakan pupuk dan harga gabah telah memberikan tambahan produksi yang signifikan. Ditambah kondisi musim yang mendukung serta penggunaan pompa air untuk mengantisipasi kekurangan air, Indonesia mencatat surplus beras pada 2025 hingga 4,2 juta ton.

Dengan kondisi tersebut, Indonesia tidak lagi mengimpor beras pada 2025. "Jadi kita tidak impor beras lagi 2025, tapi kita punya stok kelebihan 4,2 juta ton," sebut dia.

Ke depan, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga agar swasembada beras tetap berkelanjutan. Salah satunya melalui program cetak sawah baru di sejumlah daerah seperti Merauke, Kalimantan Tengah, dan Sumatra Selatan.

"Kita cetak sawah baru, ada di Merauke yang diributkan itu. Itu baru mau cetak ya, baru cetak sawahnya. Ada juga Pak Mentan (Menteri Pertanian Amran Sulaiman) cetak di Kalimantan Tengah, ada di Sumatra Selatan," kata Zulhas.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan agar tidak dialihfungsikan menjadi kawasan perumahan maupun industri.

"Jadi yang sudah lahan berkelanjutan itu, tidak boleh lagi lahan ini diubah menjadi apapun, mau itu rumah, pabrik. Tidak boleh lagi," tegasnya.

Pemerintah juga menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengembangkan varietas dan bibit unggul, guna meningkatkan produktivitas padi di masa mendatang.

"Kami kerjasama dengan BRIN. Jadi kita ingin agar pengembangan varietas baru, bibit-bibit baru, agar produktivitas padi kita itu jauh meningkat dibanding sebelumnya," pungkas dia.

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]