Tercoreng Citra Negatif, DPR Minta Iklim Investasi di Pati Dijaga

1 jam yang lalu 2
Tercoreng Citra Negatif, DPR Minta Iklim Investasi di Pati Dijaga Sejumlah pendukung saat mengawal Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Teguh dan Supriyono nan menjalani sidang vonis kasus tindak pidana pemblokadean jalur Pantura Juwana-Pati saat unjuk rasa pada Oktober 2025, di Pengadilan Negeri Pati, Pa(Antara)

WAKIL Ketua DPR RI Sari Yuliati menyoroti ketakutan para penanammodal nan berencana menanamkan modal di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, akibat beragam situasi belakangan ini. Menurutnya, kondisi tersebut tak boleh dibiarkan lantaran berpotensi menghalang pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di area pesisir.

Pemberitaan negatif mengenai masyarakat pesisir dan nelayan di wilayah tersebut dikhawatirkan membentuk persepsi buruk. Jika persepsi tersebut kemudian memengaruhi keputusan investor, kata Sari, masyarakat menjadi pihak nan paling dirugikan.

“Jangan sampai lantaran framing pemberitaan nan negatif kemudian penanammodal takut masuk. nan dirugikan pada akhirnya bukan hanya pemerintah daerah, tetapi masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku ekonomi di area pesisir,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Selasa (25/8).

Sari menilai area pesisir Pati mempunyai potensi ekonomi nan besar. Karena itu, potensi tersebut semestinya dikembangkan melalui investasi nan sehat, berkelanjutan, serta tetap memperhatikan kepentingan nelayan dan masyarakat sekitar.

"Kalau penanammodal datang tentu kudu ada patokan nan jelas. Lingkungan kudu dijaga, nelayan kudu dilindungi, dan masyarakat lokal kudu mendapatkan manfaat. Tetapi, jangan kemudian seluruh investasi dipukul rata sebagai sesuatu nan buruk,” kata Sari.

Menurut Pimpinan DPR RI Koordinator Ekonomi dan Keuangan itu, pemerintah pusat dan wilayah perlu duduk berbareng mencari titik jumpa antara kepentingan investasi, perlindungan masyarakat pesisir, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, bentrok kepentingan dapat diminimalkan tanpa mengorbankan kesempatan wilayah untuk tumbuh.

Ia juga meminta agar info mengenai kondisi masyarakat dan investasi di Pati disampaikan secara proporsional. Pemerintah, media, akademisi, maupun golongan masyarakat sipil dinilai mempunyai tanggung jawab berbareng untuk memastikan publik memperoleh info nan utuh.

“Jangan sampai ada kepentingan golongan mini nan kemudian membikin framing seolah-olah kondisi di lapangan sangat buruk, sehingga penanammodal akhirnya mundur. Kalau investasi batal masyarakat Pati bakal kehilangan potensi-potensi nan ada disana," Tegasnya. 

Sari berpandangan peningkatan investasi di area pesisir kudu diarahkan untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Nelayan tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan, tetapi kudu menjadi bagian dari ekosistem ekonomi nan mendapatkan faedah langsung.

Ia mendorong pemerintah wilayah memperkuat komunikasi dengan calon penanammodal sekaligus membuka ruang perbincangan dengan golongan nelayan. Transparansi mengenai akibat investasi, skema perlindungan nelayan, hingga faedah ekonomi nan bakal diterima masyarakat kudu dijelaskan sejak awal.

Politisi Partai Golkar itu meminta agar jangan sampai area pesisir Pati tertinggal hanya lantaran persoalan persepsi dan perang narasi. Menurutnya, kepentingan masyarakat kudu ditempatkan di atas kepentingan golongan tertentu.

Sebelumnya, Forum Komunikasi Rakyat Pati (FKRP) menyambangi ketua DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8).

Dalam audiensi tersebut, perwakilan FKRP nan terdiri dari tokoh agama, organisasi masyarakat (ormas), LSM, hingga perwakilan nelayan dan aktivis wanita menyampaikan keresahan mendalam mengenai polarisasi dan stigma negatif nan melekat pada Kabupaten Pati selama setahun terakhir.

Opini liar di media sosial dinilai telah merugikan gambaran daerah. Padahal, FKRP menyebut masyarakat Pati sangat ramah dan cinta damai.

Stigma negatif dan ketidaktegasan norma ini rupanya memberikan pengaruh domino nan sangat terasa bagi perekonomian warga, khususnya di sektor perikanan.

Salah seorang perwakilan nelayan Kabupaten Pati, mengungkapkan bahwa gambaran jelek wilayah telah membikin para pemodal takut menanamkan investasinya. Padahal Pati merupakan salah satu lumbung perikanan dan protein nasional. (E-4)

Selengkapnya