Terungkap! Potret Uang Rp 251 M di Balik Dinding Rumah Wakil Menteri

Penggerebekan di rumah Wakil Menteri Perminyakan untuk Urusan Distribusi Irak, Ali Maarij Al Bahadly, mengungkap temuan duit tunai senilai sekitar US$ 14 juta alias setara Rp251,3 miliar nan disembunyikan di kembali tembok rumahnya. Uang tersebut terdiri atas US$ 11 juta dan empat miliar dinar Irak alias sekitar US$ 3 juta. Penggerebekan dilakukan akhir pekan lampau sebagai bagian dari penyelidikan dugaan korupsi nan tengah berlangsung. (Facebook/مجلس القضاء الاعلى)

Temuan tersebut merupakan bagian dari operasi pemberantasan korupsi nan digencarkan pemerintahan Perdana Menteri Irak, Ali al-Zaidi, sejak dilantik pada 14 Mei 2026. Sebelumnya, pemerintah menyatakan telah menangkap 47 tersangka korupsi dalam satu hari, termasuk pejabat kabinet dan personil parlemen. Ketua Pengadilan Kriminal Pusat untuk Korupsi Irak menyatakan duit tunai ditemukan dalam tahap awal penyelidikan dan proses investigasi tetap terus berlanjut. (Facebook/مجلس القضاء الاعلى)

Foto nan dirilis Dewan Kehakiman Irak memperlihatkan penyelidik membobol tembok di area kolam renang rumah Al Bahadly menggunakan palu bor. Di kembali tembok tersebut ditemukan sejumlah koper berisi tumpukan duit dolar AS dan dinar Irak nan diikat rapi. Selain duit tunai, interogator juga menemukan beberapa kotak barang, termasuk sebuah arloji Rolex berwarna emas. (Facebook/مجلس القضاء الاعلى)

Sebagai Wakil Menteri Perminyakan untuk Urusan Distribusi, Al Bahadly bertanggung jawab mengawasi alokasi dan penjualan produk bahan bakar olahan di Irak. Jabatan tersebut dinilai sangat strategis lantaran berangkaian langsung dengan pedagang bahan bakar swasta, perusahaan distribusi, dan penetapan kuota di beragam provinsi. Kini, Al Bahadly telah ditahan dan menjalani proses norma di Pengadilan Pidana Anti-Korupsi Pusat di Baghdad. (Facebook/مجلس القضاء الاعلى)

Pemerintah Irak menyebut telah sukses menyita aset berbobot miliaran dinar, menyita sejumlah properti, serta menjatuhkan balasan penjara kepada beberapa pejabat dalam kampanye antikorupsi. Namun, sejumlah pengamat meragukan keberlanjutan langkah tersebut. Peneliti Arab Centre for Research and Policy Studies, Harith Hasan, menilai penegakan norma di Irak kerap berkarakter selektif dan berpotensi melambat ketika mulai menimbulkan biaya politik, meski dia memperkirakan tetap ada kemungkinan penangkapan baru dalam waktu dekat. (Facebook/مجلس القضاء الاعلى)