Transaksi Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah Melonjak 69,5 Persen

Ilustrasi Kartu Kredit Indonesia BI.(Dok. Metro Tv)

BANK Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan signifikan pada penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah. Pada triwulan II 2026, nilai transaksi KKI mencapai Rp147,8 miliar, melonjak 69,5 persen dibandingkan periode nan sama tahun sebelumnya nan sebesar Rp87,2 miliar.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Ryan Rizaldy, menjelaskan bahwa mengambil KKI di lingkungan birokrasi terus meluas. Saat ini, sebanyak 59 kementerian/lembaga (K/L) alias sekitar 60 persen dari total K/L telah aktif bertransaksi menggunakan KKI. Di tingkat daerah, sebanyak 296 pemerintah wilayah (pemda) alias 54 persen dari total pemda juga telah mengimplementasikan instrumen pembayaran ini.

Untuk terus mendorong penggunaan, BI berencana memperkuat fitur online payment melalui integrasi dengan marketplace potensial serta E-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Perluasan ke Segmen Ritel dan Korporasi

Sebagai instrumen pembayaran dengan akomodasi angsuran (deferred payment), KKI mempunyai kelebihan lantaran seluruh pemrosesan transaksinya dilakukan secara domestik melalui Infrastruktur Sistem Pembayaran Nasional. Hal ini membedakan KKI dengan kartu angsuran prinsipal internasional nan menggunakan skema pemrosesan luar negeri.

Meski awalnya hanya diperuntukkan bagi satuan kerja pemerintah pusat dan wilayah guna mendukung shopping negara, sekarang KKI telah bertransformasi. Masyarakat umum (individu) dan korporasi sekarang dapat mempunyai KKI, baik untuk jasa konvensional maupun syariah, sesuai produk nan disediakan oleh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) penerbit.

“Pada tahap awal, ialah hari ini 17 Agustus 2026, Kartu Kredit Indonesia diterbitkan dalam corak kartu digital sebagai sumber biaya transaksi QRIS. Transaksi bisa dilakukan dengan QRIS Scan ataupun QRIS Tap,” ujar Ryan Rizaldy dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (17/8).

Dukungan Perbankan Nasional

Pengembangan KKI bakal dilakukan secara bertahap. Setelah tahap awal dalam corak kartu digital untuk ekosistem QRIS (MPM, CPM, dan TAP), KKI nantinya bakal memfasilitasi transaksi online serta transaksi offline menggunakan kartu fisik.

Dalam penerapan tahap awal ini, terdapat tujuh PJP first mover nan menjadi penerbit KKI, yaitu:

• BCA
• Bank Mandiri
• BNI
• BRI
• CIMB Niaga
• Permata Bank
• Bank Mega

Selain itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) juga berasosiasi sebagai PJP next mover untuk mendukung jasa berbasis syariah. (Ant/H-3)