Wacana “Percepatan” Sebelum 2029 Dinilai Provokasi Politik, PKS Dukung Presiden Prabowo Hingga 2029

Kepala Kantor Staf Presiden PKS, Pipin Sopian.(dok.istimewa)

KEPALA Kantor Staf Presiden PKS, Pipin Sopian, menilai pernyataan Budi Arie Setiadi, nan dikenal sebagai Ketua Umum Projo dan mantan Menteri Koperasi, mengenai kemungkinan adanya “percepatan” sebelum Pemilu 2029 merupakan provokasi politik nan tidak sehat dan rawan bagi kerakyatan Indonesia. 

Menurut Pipin, wacana tersebut tidak semestinya dilemparkan ke ruang publik tanpa penjelasan nan jelas mengenai apa nan dimaksud dengan “percepatan” dan melalui sistem konstitusional seperti apa perihal tersebut bakal dilakukan.

“Saya memandang pernyataan Budi Arie ini sebagai corak provokasi politik. Istilah ‘percepatan’ sebelum 2029 bukan pernyataan nan ringan. Ini bisa menimbulkan spekulasi, kegaduhan, dan ketidakpastian politik di tengah masyarakat,” ujar politisi asal Purwakarta ini dalam keterangannya, Rabu (26/8). 

Juru Bicara PKS ini menegaskan bahwa Indonesia telah mempunyai sistem konstitusional nan mengatur masa kedudukan Presiden dan proses pergantian kekuasaan. Karena itu, tidak boleh ada upaya membangun opini publik seolah-olah pergantian alias perubahan kekuasaan dapat dilakukan berasas situasi politik sesaat.

“Kita tidak boleh bermain-main dengan konstitusi. Presiden mempunyai mandat rakyat untuk memimpin sampai 2029. Mandat itu kudu dihormati dan dijaga bersama,”tegasnya.

Alumni Ilmu Politik UI ini juga menyoroti bahwa pernyataan tersebut disampaikan dalam video nan memperlihatkan mantan Presiden Joko Widodo berada di samping Budi Arie. Ia mengatakan pihaknya tidak mau membikin konklusi mengenai keterlibatan Jokowi, tetapi situasi tersebut tentu menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.

“Kami tidak sedang menuduh Pak Jokowi. Tetapi publik tentu bertanya, kenapa wacana ‘percepatan’ ini muncul dan disampaikan dalam situasi seperti itu? Karena itu, jika memang hanya pendapat pribadi Budi Arie, sebaiknya Pak Jokowi menjelaskan secara terbuka agar tidak menjadi bola liar,” kata Pipin.

Lebih jauh, Pipin menegaskan bahwa PKS mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar dapat menjalankan mandat rakyat secara penuh dan sukses sampai 2029.

Menurutnya, saat ini seluruh komponen bangsa semestinya memberikan ruang kepada Presiden Prabowo untuk bekerja menyelesaikan beragam persoalan bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi nasional, serta menjalankan program-program pemerintahan nan telah menjadi mandat rakyat.

“Keputusan Musyawarah Majelis Syuro PKS mendukung Presiden Prabowo untuk sukses memimpin Indonesia sampai 2029. Pemerintah kudu diberi kesempatan untuk bekerja. Jangan justru diganggu dengan wacana-wacana politik mengenai percepatan kekuasaan,” ujar Pipin.

Ia menambahkan, support tersebut tidak berfaedah PKS kehilangan sikap kritis. Pemerintah tetap kudu dikawal agar kebijakan melangkah sesuai kepentingan rakyat dan konstitusi.

“Mendukung pemerintah bukan berfaedah membiarkan pemerintah tanpa kontrol. Kami bakal tetap kritis dan konstruktif dan menjadi penyambung lidah aspirasi masyarakat. Tetapi pada saat nan sama, kami menolak setiap wacana nan berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan dan demokrasi,”jelasnya.

Pipin mengingatkan seluruh elite politik agar lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan pernyataan kepada publik. “Rakyat memerlukan kepastian, bukan provokasi. Rakyat mau pemerintah bekerja, ekonomi tumbuh, lapangan kerja terbuka, dan kesejahteraan meningkat. Mari kita kawal Presiden Prabowo sampai 2029, bukan sibuk membikin skenario pergantian kekuasaan sebelum waktunya,”pungkas Pipin. (Cah/P-3)