Wali Kota Sorong Tegaskan Perbaikan Tata Kelola dan Transparansi APBD

Wali Kota Sorong Septinus Lobat(MI/Martinus Solo)

WALI Kota Sorong Septinus Lobat menegaskan komitmen Pemerintah Kota Sorong memperbaiki tata kelola pemerintahan, pengelolaan finansial daerah, serta transparansi anggaran. Hal itu disampaikan dalam tanggapan pemerintah wilayah atas pemandangan umum fraksi-fraksi dan golongan unik DPR Kota Sorong dalam Rapat Pleno XIV Paripurna X, Kamis (20/8).

Rapat berjalan di Gedung DPR Kota Sorong dengan agenda tanggapan Wali Kota terhadap pandangan fraksi-fraksi dan golongan unik DPR Kota Sorong.

Septinus mengapresiasi masukan, saran, dan kritik nan disampaikan DPRD. Menurut dia, pandangan fraksi menjadi bagian dari kegunaan pengawasan sekaligus bahan pertimbangan pemerintah wilayah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan.

"Pemerintah Kota Sorong menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas beragam masukan, saran, serta kritik nan disampaikan. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan finansial daerah," ujar Septinus.

Menanggapi Fraksi Golongan Karya dan Fraksi PKS, Septinus mengatakan pemerintah wilayah bakal memperkuat penyediaan info pendukung dalam setiap kebijakan. Data nan digunakan kudu lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait realisasi shopping nan lebih tinggi dibandingkan pendapatan, pemerintah menjelaskan kondisi tersebut ditutupi melalui pembiayaan sehingga hasil akhirnya tetap surplus. Sementara itu, catatan dan rekomendasi BPK RI terhadap laporan finansial Tahun Anggaran 2025 bakal disampaikan secara terbuka dalam proses pembahasan.

Menanggapi Fraksi Gerakan Indonesia Maju, Pemkot Sorong bakal memperkuat perencanaan strategis dan pengukuran sasaran agar penyerapan anggaran melangkah optimal. Langkah tersebut diarahkan untuk mengurangi potensi keterlambatan penyelenggaraan program, terutama pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, terhadap Fraksi Amanat Perjuangan Persatuan Bangsa (APPSA), pemerintah bakal menindaklanjuti catatan mengenai sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA), pendapatan original wilayah (PAD), intensifikasi dan digitalisasi PAD, penataan shopping pegawai, keterbukaan akses laporan finansial pemerintah wilayah (LKPD), serta penguraian biaya otonomi unik (Otsus) secara lebih rinci dalam penyusunan APBD berikutnya.

Pemerintah juga menegaskan sejumlah program nan ditujukan untuk masyarakat bakal tetap menjadi perhatian. Program tersebut antara lain pembangunan pasar unik bagi mama-mama orang original Papua (OAP), pemberian danasiwa bagi anak-anak Suku Moi, pembinaan dan training peningkatan kualitas sumber daya manusia OAP, serta peningkatan pelayanan kesehatan.

Septinus mengatakan penyelenggaraan program bakal disesuaikan dengan keahlian APBD. Pemerintah juga bakal memperhatikan catatan mengenai realisasi APBD, efektivitas pengendalian internal, dan penetapan program prioritas.

"Kami berkomitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan agar semakin efektif, efisien, dan transparan. Seluruh masukan serta rekomendasi DPR Kota Sorong bakal menjadi perhatian dalam meningkatkan kualitas pemerintahan dan pembangunan," katanya.

Ia juga menegaskan komitmen mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya.

Rapat tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Sorong Anshar Karim, Ketua DPR Kota Sorong Jhon Lewerissa, Wakil Ketua I DPR Kota Sorong Syaharir Nurdin, Wakil Ketua II DPR Kota Sorong Michael Ricky Tanery, dan Wakil Ketua III DPR Kota Sorong Robert E. V. Malaseme. Hadir pula jejeran pemerintah daerah, ketua organisasi perangkat daerah, serta personil DPR Kota Sorong. (E-2)