Wow! 84% Potensi Panas Bumi ASEAN Ternyata Ada di Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy Tbk(PGEO) Ahmad Yani Indonesia mempunyai 'harta karun' panas bumi nan sangat besar dan berpotensi memberikan nilai tambah dalam ketahanan energi. Dia mengatakan  40% potensi panas bumi bumi ada di Indonesia, dan secara regional ASEAN, 84% potensi geothermal ASEAN, juga ada di tanah air. 

"Indonesia berupaya mengembangkan daya nan dimiliki di dalam negeri. Nah, dalam perihal ini kita Indonesia kaya dengan daya geotermal. Apalagi potensi nan kita miliki sangat besar hingga 24 GW," ungkap Ahmad Yani kepada CNBC Indonesia, Kamis (20/8/2026).

Menurutnya jumlah tersebut cukup besar dan bisa dikembangkan untuk mendukung pemerintah dalam perihal transisi daya dan kemandirian energi, sesuai dengan Astacita.

"Dari 24 gigawatt nan ada, saat ini itu baru 11% nan termanfaatkan. Nah, inilah menjadi PR kita berbareng dalam pertemuan IIGCE ini juga merupakan kita obrolan berbareng investor, pemangku kepentingan, IPP, dan pemerintah sama-sama mencari jalan keluar ini. Bagaimana daya nan besar ini bisa tumbuh berkembang di Indonesia," tegas Ahmad Yani.

Pemerintah sendiri menargetkan dalam RUPTL 2025-2034 kapabilitas panas bumi mencapai 5,2 gigawatt. Ahmad Yani menilai sasaran tersebut sangat realistis dan juga menjadi sasaran utama PGE.

"Kita punya pipeline-pipeline nan sangat jelas ya, mengenai dengan pencapaian target, support, dan Green RUPTL itu salah satu corak support dari pemerintah kepada geothermal untuk bisa tumbuh berkembang dengan baik. Kita di PGE sudah punya sasaran nan jelas nih mengenai dengan opportunity ini," ujarnya.

PGE menurutnya bakal mencapai 1 gigawatt pada 2028 dan menjadi perusahaan panas bumi nomor satu di tanah air. Menurutnya, salah satu upaya nan bisa dilakukan adalah menciptakan suasana upaya dari panas bumi itu bisa menjadi feasible dan bankable. 

"Kemudian di tahun 2034 menjadi nomor satu di bumi untuk kapabilitas 1,8 gigawatt. Kita sudah punya pipeline nan jelas jadi tidak ada rumor mengenai dengan resource," tegas Ahmad Yani.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, perihal itu dilakukan lantaran menjadi bagian dari strategi untuk kedaulatan dan ketahanan daya nasional. Namun, Bahlil mengaku, aspek perizinan menjadi salah satu aspek hambatan proses penggarapan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) nan banyak dikeluhkan oleh para pengusaha.

"Nah salah satu persoalannya itu adalah kecepatan regulasi, izin segala macam," kata Bahlil saat ditemui usai aktivitas The 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) di JCC Senayan.

Menurutnya, Indonesia mempunyai potensi nan cukup besar untuk daya geothermal. Namun, nan baru dimanfaatkan baru sekitar 10-13% dari persediaan daya bersih tersebut.

Bahlil menekankan, Indonesia merupakan negara dengan sumber daya geothermal terbesar di dunia. Namun, dalam implementasinya posisi Indonesia berada di bawah Amerika Serikat (AS). Ia mengungkapkan, minimnya penerapan daya nan dilakukan oleh para pengusaha mengenai dengan perizinan nan berbeli-belit.

"Sejak saya dilantik jadi Menteri SDM, saya cek apa sih nan membikin lambat, lantaran saya dulu pengusaha juga. Saya dulu sebelum masuk di pemerintah, saya pengusaha. Dan setelah saya masuk pemerintah, saya jadi Menteri Investasi. Pengusaha itu kan mau cepat, tapi jika aturannya berbelit-belit, lambat, ya mau gimana?" tuturnya.

Oleh lantaran itu, Bahlil memangkas tahapan peraturan nan menghalang pelaku usaha. Meskipun demikian, upaya tersebut dianggap belum cukup.

"Dan sekarang rupanya setelah saya evaluasi, tetap banyak juga hambatan-hambatan terhadap aturan-aturan itu," imbuhnya.

Bahlil melanjutkan lebih jauh, selain melakukan pembenahan regulasi, Ia juga bekerja-sama dengan kementerian lain mengenai dengan insentif, khususnya perpajakan. Sebab, antar pengusaha dan regulator tidak dapat melangkah sendiri-sendiri.

(rah/rah) [Gambas:Video CNBC]