Untuk tahun aliran 2026-2027, terdapat 52 sekolah swasta nan telah menandatangani MoU dengan Pemkot Depok.(Dok. Istimewa)
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, tengah menghadapi tantangan serius dalam sektor pendidikan, khususnya mengenai krisis tenaga pendidik untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Fenomena ini dipicu oleh tingginya nomor pembimbing senior nan memasuki masa pensiun setiap tahunnya, sementara rekrutmen susunan baru melalui jalur Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap sangat terbatas.
Wali Kota Depok, Supian Suri, mengungkapkan bahwa kondisi ini telah menempatkan Kota Depok dalam sorotan utama. Selain masalah kekurangan guru, pemerintah wilayah juga dihadapkan pada hambatan infrastruktur. Pemkot Depok sekarang tidak lagi secara masif menambah gedung sekolah negeri baru akibat keterbatasan lahan dan tingginya biaya pembangunan di wilayah tersebut.
Keterbatasan lahan menjadi halangan utama dalam ekspansi akomodasi pendidikan negeri. Supian Suri menjelaskan bahwa nilai tanah di Kota Depok saat ini sudah sangat mahal, terutama di kawasan-kawasan strategis dan pusat kota.
| Margonda & Beji | Harga tanah menyentuh puluhan juta rupiah per meter persegi. |
| Cinere & Cimanggis | Kepadatan masyarakat tinggi dengan kesiapan lahan terbatas. |
Kondisi ini membikin pembangunan gedung sekolah negeri baru menjadi tidak efisien secara anggaran, mengingat biaya pembebasan lahan nan sangat tinggi di area padat penduduk.
Solusi Strategis: Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG)
Untuk memastikan kewenangan pendidikan penduduk tetap terpenuhi di tengah keterbatasan daya tampung sekolah negeri, Pemkot Depok mengambil langkah strategis dengan menggandeng sektor swasta. Melalui skema sinergi ini, pemerintah meluncurkan program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG).
Dalam program ini, Pemkot Depok mengalokasikan anggaran dari APBD untuk menanggung biaya pendidikan siswa dari family kurang bisa nan berguru di yayasan swasta. Adapun rincian bantuannya adalah:
- Alokasi per siswa: Rp250.000 per bulan.
- Total support tahunan: Rp3.000.000 per siswa per tahun.
"Agar anak-anak dari family kurang bisa nan tidak tertampung di sekolah negeri tetap bisa berguru tanpa biaya, kami telah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Yayasan Sekolah Swasta," ujar Supian Suri pada Rabu (15/7/2026).
Target dan Jangkauan Kerjasama Tahun Ajaran 2026-2027
Pada Tahun Ajaran 2026-2027, Pemkot Depok telah menjalin kerjasama dengan 52 sekolah swasta. Kerjasama ini diproyeksikan bisa menampung sebanyak 2.080 siswa nan tidak lolos seleksi di sekolah negeri.
Supian Suri menegaskan bahwa kerjasama ini bakal terus dikembangkan untuk menjamin pemerataan akses pendidikan. RSSG dianggap sebagai solusi paling efektif untuk mengatasi masalah drop out (DO) alias anak putus sekolah akibat keterbatasan kuota zonasi.
Manfaat Utama Program RSSG:
- Mencegah anak putus sekolah lantaran kandas seleksi sekolah negeri.
- Memungkinkan siswa berguru di dekat rumah tanpa terkendala jarak zonasi negeri nan jauh.
- Meringankan beban ekonomi family kurang bisa melalui subsidi penuh biaya sekolah.
- Mengatasi kekurangan gedung sekolah di wilayah padat masyarakat secara instan.
Melalui komitmen ini, Pemkot Depok berambisi sinergi antara pemerintah dan yayasan swasta dapat menjadi model penyelesaian krisis pendidikan di wilayah urban nan mempunyai keterbatasan lahan dan tenaga pendidik. (KG/I-1)









English (US) ·
Indonesian (ID) ·