Mendagri Sebut Ketidakpahaman Birokrasi Picu Korupsi Kepala Daerah

1 bulan yang lalu 20
Mendagri Sebut Ketidakpahaman Birokrasi Picu Korupsi Kepala Daerah Mendagri, Tito Karnavian.(Dok. Antara)

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa tidak semua kepala daerah memahami tata kelola birokrasi dan manajemen pemerintahan. Perbedaan kapabilitas ini dinilai menjadi salah satu celah kerawanan nan memicu maraknya kasus korupsi di tingkat daerah.

Tito menjelaskan bahwa latar belakang kepala wilayah nan beragam lantaran dipilih langsung oleh rakyat membikin standar kapabilitas manajemen susah diseragamkan. Ada pemimpin nan sangat mengerti seluk-beluk birokrasi, namun banyak pula nan awam sehingga menyerahkan kendali sepenuhnya kepada pejabat struktural.

"Teman-teman kepala wilayah ini kan sekali lagi dipilih rakyat, latar belakangnya beda-beda. Ada nan mengerti birokrasi, ada juga nan nggak mengerti tentang manajemen sehingga mengandalkan kepada pejabat birokratnya; Sekda, BKD, Bappeda," ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/7).

Mantan Kapolri ini menambahkan, sistem rekrutmen politik saat ini tidak memberikan agunan standar integritas maupun kapabilitas manajemen nan setara dengan struktur komando di kepolisian alias militer. Hal ini menyebabkan negara tidak bisa melakukan pencopotan kedudukan secara langsung jika ditemukan ketidakcakapan administratif.

Sebagai langkah mitigasi, Kemendagri rutin menggelar program pembekalan teknis dan retreat wawasan kebangsaan nan melibatkan KPK, BPKP, Kejaksaan Agung, hingga Polri. Selain itu, pemerintah memaksimalkan instrumen digital seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan program Monitoring Center for Prevention (MCP) untuk memantau penyusunan APBD.

Meski pengawasan diperketat, Tito mengakui celah sistemik tetap ada, terutama mengenai tingginya biaya politik kampanye. Menurutnya, pendapatan resmi kepala wilayah seringkali tidak sebanding dengan modal besar nan dikeluarkan saat pencalonan.

"Kita tahu juga bahwa biaya rekrut mereka itu tidak murah. Menjadi kepala wilayah itu kan tidak gratis. Ini salah satu akar masalah. Dia mengeluarkan biaya sementara take home pay-nya mungkin nggak bisa nutupin. Akhirnya cari peluang," pungkas Tito. (Z-10)

Selengkapnya