Pramono Anung Targetkan JPO Tendean Segera Berdiri Lagi meski Anggaran belum Ada

JPO Tendean nan hancur usai ditabrak truk pengangkut perangkat berat.(Dok. MetroTv)

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal mempercepat pembangunan kembali Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Kapten Tendean nan rusak akibat ditabrak truk pengangkut perangkat berat. Meski anggaran reguler belum tersedia, Pramono menegaskan beragam skema pembiayaan pengganti tengah disiapkan agar proses perbaikan tidak berlarut-larut.

Pramono menyatakan telah memantau perkembangan penanganan kejadian tersebut secara intensif. Ia memastikan arus lampau lintas di area terdampak sudah kembali normal pada Selasa (15/7) pagi setelah sempat terganggu akibat kecelakaan tersebut.

Terkait hambatan anggaran nan sempat disampaikan Dinas Bina Marga, Gubernur menegaskan bakal mengambil langkah diskresi untuk mencari sumber pendanaan lain. Ia tidak mau ketiadaan anggaran di tahun melangkah menghalang akomodasi publik nan mendesak.

“Kalau Bina Marga menyampaikan bahwa belum bakal dibangun lantaran memang anggarannya belum ada, maka saya bakal mencarikan ruang pembiayaan. Apakah melalui APBD Perubahan, biaya CSR, biaya KLB, alias mengundang strategic mitra untuk membangun JPO tersebut,” ujar Pramono di Balai Kota, Selasa (15/7).

Menurut Pramono, keberadaan JPO Kapten Tendean mempunyai peran nan sangat vital. Lokasi tersebut merupakan salah satu koridor dengan mobilitas masyarakat nan sangat tinggi di Jakarta Selatan, sehingga akomodasi penyeberangan nan kondusif menjadi prioritas utama.

Pembangunan kembali JPO ini dinilai mendesak demi menjamin keselamatan pejalan kaki nan setiap hari melintasi area tersebut. Pramono menekankan bahwa aspek keselamatan penduduk tidak boleh dikompromikan oleh hambatan birokrasi anggaran.

“Yang jelas, lantaran letak itu sangat padat dan strategis, kudu segera ada JPO untuk menyelesaikan persoalan di lapangan. Itu nan paling penting,” pungkasnya.

Saat ini, Pemprov DKI tengah mengkaji skema mana nan paling sigap untuk diimplementasikan agar struktur JPO baru dapat segera berdiri dan digunakan kembali oleh masyarakat luas. (Z-10)