10.300 Guru PPPK Paruh Waktu di Jawa Tengah Tunggu Kepastian Regulasi Pusat

Pelantikan secara serempak 13.111 PPPK di Jawa Tengah berjalan di Stadion Jatidiri Semarang beberapa waktu lalu.(MI/Akhmad Safuan )

SEBANYAK 10.300 pembimbing Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di bawah naungan Dinas Pendidikan Jawa Tengah sekarang tengah menunggu kepastian izin mengenai status mereka. Dalam waktu dekat, pemerintah provinsi berencana melakukan penataan dan pertimbangan menyeluruh terhadap para tenaga pendidik tersebut.

Berdasarkan pemantauan hingga Minggu (23/8), baik pemerintah daerah, provinsi, maupun lembaga mengenai di Jawa Tengah belum menerima peraturan resmi mengenai pengalihan pembimbing PPPK paruh waktu ke pemerintah pusat. Ketidakpastian ini memicu kekhawatiran di kalangan belasan ribu pegawai, terutama setelah adanya pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) nan berpotensi menyulitkan proses penggajian.

Widianto, seorang pembimbing di sebuah SMP Negeri di Kabupaten Semarang, mengungkapkan harapannya agar rencana pengalihan status tersebut segera terealisasi. "Kami sebagai PPPK paruh waktu sangat berambisi rencana pengalihan itu segera terwujud, apalagi jika memungkinkan beranjak menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)," ujarnya.

Senada dengan Widianto, Fitri, seorang pembimbing PPPK paruh waktu di salah satu SMA Negeri di Jawa Tengah, menyebut bahwa kejelasan status dan sistem penggajian sangat krusial bagi masa depan para guru. Mengingat jumlah pembimbing di Jawa Tengah sangat besar, kepastian izin menjadi tumpuan angan mereka.

Penataan dan Evaluasi September

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Sadimin, mengonfirmasi bahwa meskipun berita pengalihan tenaga PPPK paruh waktu ke pusat sudah santer terdengar, pihaknya belum menerima izin teknis nan jelas. Saat ini, pemerintah provinsi hanya bisa menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat.

Sambil menunggu izin tersebut, Dinas Pendidikan Jawa Tengah bakal melakukan penataan terhadap total 10.300 pembimbing PPPK paruh waktu dari keseluruhan 37 ribu pembimbing nan ada di provinsi tersebut. Sadimin menekankan bahwa proses penataan tidak boleh dilakukan sembarangan dan kudu mengakomodasi kondisi nyata di lapangan.

Fokus Evaluasi: Pemerintah wilayah bakal membedakan sistem bagi PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu guna memastikan kebijakan nan diambil tepat sasaran.

“Kita bakal tata secara keseluruhan, termasuk melakukan pertimbangan setiap pembimbing PPPK. Hal ini dilakukan berbarengan dengan momentum perpanjangan perjanjian nan dijadwalkan berjalan pada September mendatang,” kata Sadimin, Minggu (23/8).

Hasil pertimbangan tersebut bakal menjadi pertimbangan utama dalam menentukan keberlanjutan perjanjian kerja. Guru nan dinilai mempunyai keahlian baik bakal mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan masa kontraknya, sementara bagi mereka nan belum memenuhi standar bakal dilakukan pertimbangan lebih lanjut.