10 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK hingga Juli 2026, Berikut Daftarnya!

Sebanyak 10 kepala wilayah terjaring OTT KPK hingga 19 Juli 2026.(Dok. Antara)

Hingga 19 Juli 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercatat telah menjaring 10 kepala wilayah dalam rangkaian Operasi Tangkap Tanggan (OTT). Daftar ini terdiri dari sembilan bupati dan satu wali kota, dengan Bupati Sukoharjo Etik Suryani sebagai kepala wilayah terbaru nan masuk dalam pusaran kasus norma tersebut.

Berdasarkan info nan dihimpun, operasi di Sukoharjo pada 9-10 Juli 2026 merupakan OTT ke-16 KPK sepanjang tahun ini. Etik Suryani diduga terlibat pemerasan melalui pemotongan insentif pajak pegawai BPKAD sebesar 40 persen serta setoran rutin OPD. Dalam operasi ini, KPK mengamankan peralatan bukti berupa duit tunai dan 25 keping emas dengan nilai total mencapai Rp21,2 miliar.

Berikut adalah daftar kepala daerah nan terjaring OTT KPK sepanjang 2026:

1. Maidi - Wali Kota Madiun (19 Januari 2026)
   Diduga melakukan pemerasan berupa permintaan fee proyek, pemotongan biaya CSR, serta penerimaan gratifikasi senilai Rp1,1 miliar (periode 2019–2022) melalui orang kepercayaannya.
2. Sudewo - Bupati Pati (19 Januari 2026)
   Terjerat kasus pemerasan pengisian 601 kedudukan perangkat desa. Calon perangkat desa diduga dipatok tarif Rp165 juta hingga Rp225 juta per orang, dengan total duit terkumpul mencapai Rp2,6 miliar.
3. Fadia Arafiq - Bupati Pekalongan (3 Maret 2026)
   Diduga terlibat bentrok kepentingan pengadaan jasa outsourcing. Ia diduga mengintervensi proyek senilai Rp46 miliar agar dimenangkan perusahaan keluarga, PT Raja Nusantara Berjaya, dengan untung pribadi/keluarga mencapai Rp19 miliar.
4. Muhammad Fikri Thobari - Bupati Rejang Lebong (9 Maret 2026)
   Diduga menerima suap alias ijon proyek prasarana dari sejumlah kontraktor melalui skema penunjukan langsung dengan total penerimaan sekitar Rp980 juta.
5. Syamsul Auliya Rachman - Bupati Cilacap (13 Maret 2026)
   Diduga memeras 47 satuan kerja perangkat wilayah (SKPD) dengan modus pengumpulan biaya THR. Pejabat nan menolak menyetor diancam mutasi, dengan sasaran biaya Rp750 juta.
6. Gatut Sunu Wibowo - Bupati Tulungagung (10 April 2026)
   Diduga memeras 16 ketua OPD untuk setoran sebelum anggaran dicairkan. Dari sasaran Rp5 miliar, KPK mengamankan sekitar Rp2,7 miliar saat operasi berlangsung.
7. Edison - Bupati Muara Enim (8 Juni 2026)
   Terlibat dugaan suap pengadaan peralatan dan upaya menyuap pihak swasta senilai Rp1,6 miliar untuk mengubah temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.
8. Suhardiman Amby - Bupati Kuantan Singingi (29 Juni 2026)
   Diduga melakukan jual beli kedudukan Sekretaris Daerah. Ia diduga meminta hadiah satu unit Toyota Land Cruiser 300 GR-S senilai Rp2,05 miliar kepada kandidat Sekda.
9. Syah Afandin - Bupati Langkat (2 Juli 2026)
   Diduga menetapkan komitmen fee proyek sebesar 10-17 persen di Dinas Pendidikan serta Dinas Perumahan dan Permukiman dengan total nilai Rp1,11 miliar.
10. Etik Suryani - Bupati Sukoharjo (9-10 Juli 2026)
    Diduga memotong insentif pajak pegawai BPKAD sebesar 40 persen (total Rp2,93 miliar) serta menerima setoran rutin OPD. Dalam OTT ini, KPK menyita duit tunai dan 25 keping emas dengan nilai total Rp21,2 miliar.

Secara geografis, Jawa Tengah menjadi wilayah dengan konsentrasi kasus tertinggi, di mana empat kepala daerahnya (Pati, Pekalongan, Cilacap, dan Sukoharjo) menyandang status tersangka. Pola korupsi nan mendominasi sepanjang tahun ini adalah pemerasan terhadap bawahan alias pihak swasta, disusul oleh praktik jual beli kedudukan dan ijon proyek.

Catatan Redaksi: Seluruh nama di atas saat ini berstatus sebagai tersangka dalam perkara nan sedang diproses oleh KPK. Asas prasangka tak bersalah tetap bertindak hingga adanya putusan pengadilan nan berkekuatan norma tetap (inkracht). (Antara/Medcom/Z-10)