11 Gedung Pemerintah Dibakar, Tokoh Papua Sebut Bukti Aspirasi Masyarakat belum Terserap Maksimal

Tokoh Pemuda Papua Natan Kuwan S.Ak.(Dok spesial )

MENJELANG peringatan 81 tahun Kemerdekan Indonesia justru terjadi persoalan nan cukup ramai di kalangan masyarakat khususnya masyarakat Papua. Pasalnya 11 Kantor pemerintahan nan tersebar di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, dibakar massa. Pembakaran terjadi berbarengan dengan protes massa terhadap penyaluran biaya desa.

Permasalahan bermulai saat pemerintah kabupaten Puncak awalnya melakukan penyaluran biaya desa tahap I pada Selasa (11/8). Setelah penyaluran, massa menggeruduk dan membakar instansi Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK). Kerusuhan di Kantor PMK Puncak juga menjadi pemicu tindakan susulan di sejumlah titik.

Massa mulai membakar akomodasi pemerintahan lainnya seperti Kantor Bupati, Kantor DPRD, Kantor Dukcapil, Kantor Kesbangpol hingga Kantor Dinas Sosial dan Kantor Keuangan. Selain itu sejumlah instansi pemerintahan, satu unit kendaraan roda empat milik Dinas Ketahanan Pangan nan terparkir di laman Kantor Bupati juga turut terbakar.

Menanggapi persoalan tersebut, Tokoh Pemuda Papua Natan Kuwan S.Ak. beranggapan bahwa pemerintah pusat tidak boleh sewenang-wenang menerapkan kebijakan tanpa mempertimbangkan kondisi dari suatu wilayah khususnya Tanah Papua.

“Yang menjadi titik utama dari kerusuhan ini adalah pengurangan biaya desa nan dilakukan Pusat atas dasar efisiensi, ini tanah papua nan tetap banyak sekali persoalan-persoalan dari mulai sosial, ekonomi, pendidikan, pembangunan belum lagi bentrok nan berkepanjangan antara Negara dengan golongan TPNPB,” ucapnya dikutip dari keterangan tertulis nan diterima, Minggu (16/8).

Selain itu Natan juga menilai pemerintah kudu mencari solusi sehingga kebijakan efisiensi ini tidak berujung menjadi sebuah kerusuhan.

“Dengan kerusuhan nan terjadi di tanah papua nan di sebabkan efisiensi, berfaedah pemerintah belum terfokus memperhatikan Papua sebagai wilayah nan perlu Di Akselerasi. Papua butuh Akaelerasi bukan Efisiensi. Sebagai anak muda, saya tidak bisa menggambarkan indonesia emas seperti apa di 2045 jika pemerintah tidak mempunyai framework mengakselerasi Papua untuk lebih berkembang lantaran jika papua tidak di percepatan maka indonesia emas mungkin hanya bakal di nikmati pulau pulau di luar papua, dan kebijakan efisiensi ini sudah menutup lngkah percepatan Pemerintah Pusat,“ lanjutnya.

Natan juga menegaskan bahwa dimomen menjelang peringatan kemerdekaan Indonesia pemerintah semestinya merefleksi apa saja peran krusial dalam membangun tanah papua lantaran belakangan polemik dan bentrok tak berakhir berlangsung.

“Saya menegaskan kembali untuk pemerintah pusat, jangan seenaknya dan tanpa pertimbangan dalam membangun papua di tengah rumor bentrok nan tetap tinggi dan selalu memperhatikan beragam pertimbangan dalam membikin kebijakan lantaran Politik Anggaran bukan sekedar hitung-hitungan di atas kertas, tapi ini adalah ikatan krusial dalam tenun kebangsaan Indonesia,” tandasnya. (E-4)