1 jam yang lalu
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Sebanyak 40 negara sekarang "ditandai" pemerintah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Hal ini mengenai perang jual beli AS dan China.
Trump mengatakan negara-negara itu berpotensi menjadi pihak nan membantu China menghindari tarif. Laporan diberikan Gedung Putih melalui situs resmi whitehouse.gov, Jumat (14/8/2026).
Dikatakan gimana pemerintah Trump cemas dengan "illegal transshipment". Ini merujuk praktik pengiriman peralatan melalui negara ketiga nan dikenai tarif AS lebih rendah, untuk menghindari bea masuk nan lebih tinggi nan diberlakukan Trump.
Indonesia Masuk
Secara garis besar AS mengklasifikasikan 40 negara itu dalam tiga golongan besar. Indonesia masuk dalam golongan kedua. Lalu apa saja pembedanya?
Kelompok pertama merujuk ke negara-negara dan blok perdagangan nan menangani volume besar peralatan mengenai China. Tetapi, negara-negara itu, tetap mempunyai pedoman industri nan terdiversifikasi serta menjadi platform ekspor utama ke AS.
Ada delapan negara nan masuk ke dalamnya. Yakni Kanada, Uni Eropa (UE), India, Israel, Jepang, Meksiko, Korea Selatan (Korsel) dan Taiwan.
Amerika Serikat menghadapi tantangan nan kian meningkat mengenai praktik transshipment (pengalihan pengiriman) peralatan secara ilegal. (Dok. The-Great-Transshipment-Scam) Foto: (Dok. The-Great-Transshipment-Scam)
Kedua, golongan negara-negara nan dinilai mempunyai keterkaitan lebih erat melalui rantai pasok nan terhubung dengan China. Mulai dari sumber bahan baku, pedoman manufaktur, sistem logistik, hingga jalur pengalihan regional.
Ada enam negara nan masuk. Selain Indonesia, ada pula Brasil, Malaysia, Thailand, Turki, dan Vietnam.
Negara-negara tersebut mempunyai skala industri, kapabilitas pelabuhan, prasarana pemasok, kedalaman manufaktur, alias kapabilitas logistik nan cukup untuk mengalirkan sejumlah besar peralatan mengenai China ke dalam arus perdagangan nan ditujukan ke AS," jelas laporan Gedung Putih.
"Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Indonesia mempunyai keterkaitan erat dengan jaringan manufaktur nan berasosiasi dengan China dan telah menjadi platform utama untuk produksi elektronik, mesin, plastik, dasar kaki, pakaian, komponen, serta beragam peralatan industri lainnya nan menggunakan bahan alias komponen asal China," tambah laporan tersebut.
"Brasil dan Turki berfaedah sebagai platform produksi dan logistik regional nan lebih besar dan bisa mendukung pengalihan rute alias klaim transformasi produk pada kategori peralatan tertentu," ujarnya.
Ketiga, golongan negara nan mempunyai untung seperti akses unik ke pasar AS nan membikin mereka menjadi "target oportunistis nan menarik" untuk pengalihan rute peralatan China. Setidaknya ada 24 negara nan masuk di dalamnya.
Negara-negara itu antara lain Argentina, Azerbaijan, Bangladesh, Kamboja, Chile, Kolombia, Kosta Rika, Republik Dominika, Georgia, Yordania, Kazakhstan, Kenya. Ada pula Laos, Maroko, Myanmar, Oman, Panama, Peru, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Swiss, Uni Emirat Arab (UEA), serta Uzbekistan.
Gedung Putih pun bakal bekerja sama erat dengan Badan Perlindungan Bea Cukai dan Perbatasan AS (CBP) untuk mengembangkan sistem "perbatasan detektif" berbasis AI. Sistem ini bakal membantu menilai apakah suatu pengiriman peralatan melibatkan praktik transshipment.
Sistem itu bakal menggunakan info seperti info pengiriman, riwayat rute, dan perangkat lainnya. Namun belum diketahui apakah bakal ada tarif tambahan alias balasan unik ke negara-negara nan ditandai.
"Pemerintahan Trump bakal mengevaluasi apakah, dan sejauh mana, langkah-langkah pemberantasan transshipment yang diterapkan telah berhasil," bunyi laporan lagi.
"Evaluasi berkepanjangan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan rakyat Amerika mendapatkan faedah penuh dari program perdagangan dan tarif Presiden Trump," tambah Gedung Putih di kesimpulannya.
(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
English (US) · 
Indonesian (ID) ·