Amran Akui Beras Premium Langka di Pasaran, Ini Penyebabnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkap dugaan penyebab kelangkaan beras premium di pasaran. Menurutnya, sebagian produsen diduga mengalihkan penjualan dari beras premium ke beras fortifikasi lantaran mau memperoleh margin untung nan lebih besar.

Amran mengatakan, dugaan tersebut muncul setelah Kementerian Pertanian menemukan banyak beras nan dipasarkan sebagai beras fortifikasi, namun hasil uji laboratorium menunjukkan produk tersebut tidak memenuhi standar fortifikasi.

Ia menjelaskan, produsen diduga beranjak menjual beras dengan klaim fortifikasi lantaran ruang mobilitas untuk memainkan beras premium semakin sempit. Dengan menjual produk bercap fortifikasi, menurut Amran, pelaku bisa memperoleh untung jauh lebih besar.

"Kan sebelumnya dibilang dia geser ke sana, dugaan kami jika dia premium kan tidak bisa main-main, lantaran kita kunci. Nah beranjak lagi dengan argumen margin tipis, lantaran selalu mau cari untung banyak. Bayangkan jika jual Rp42.000 (per kg) gila nggak untungnya?" kata Amran kepada wartawan di Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Dalam pemeriksaan sementara, Kementan menemukan sekitar 80% sampel beras fortifikasi nan diuji tidak memenuhi standar. Pengujian dilakukan menggunakan beberapa laboratorium dan bakal diperluas hingga melibatkan 5-10 laboratorium untuk memastikan hasil pemeriksaan.

"Nah, rupanya ada harganya sampai Rp42.000 satu kilogram (kg). Ini kan tidak masuk akal. Ini akal-akalan. Totalnya setelah kita ambil sampel, ini seluruh nan terdaftar fortifikasi, ada juga nan tidak terdaftar. nan terdaftar itu ada 80% tidak sesuai standar. Dan average (rata-rata)-nya, harganya itu Rp22.665 per kg. Ada nan Rp42.000 (per kg). Ini tidak masuk akal," ujarnya.

"Oleh lantaran itu, sekarang kami gunakan lab banyak seperti dulu. Mungkin sampai 5 sampai 10 laboratorium kita gunakan. Ini sudah ada 3 laboratorium keluar hasilnya itu 80% bukan beras fortifikasi, alias tidak sesuai standar. Tentu ini kita tindak lanjuti dan proses," tegas Amran.

Amran menegaskan, beras fortifikasi sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta golongan nan memerlukan tambahan gizi, seperti penderita stunting. Karena itu, menurutnya, nilai beras fortifikasi semestinya tidak jauh berbeda dengan beras medium.

"Ada nan mau memainkan lagi. Perberasan Indonesia melakukan pergeseran dari beras premium ke fortifikasi. Apa itu fortifikasi? Adalah beras nan diberikan vitamin-vitamin khusus, itu untuk kelas menengah ke bawah, alias kerabat kita nan stunting, alias kekurangan gizi, kekurangan vitamin, dan seterusnya. Logikanya, harusnya harganya murah. Benar nggak? Minimal itu sama dengan beras medium. Atau naik sedikit nggak apa-apa lantaran ada vitamin di dalamnya," jelas dia.

Atas temuan tersebut, Amran memastikan pemerintah bakal menindak tegas produsen nan melanggar, termasuk mencabut izin beras fortifikasi nan terbukti tidak sesuai standar.

"Jadi kelak ini kan kita tertibkan. Saya sudah minta mengecek sedetail mungkin. Sudah itu, sudah fix kami cabut izinnya, saya cabut izinnya. Itu nan pertama. Berarti nan beredar pasti sesuai standar kan? Iya," katanya.

Ia mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 40 izin beras fortifikasi nan telah diterbitkan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Namun, pencabutan izin bakal dilakukan terhadap produk nan terbukti melanggar ketentuan nantinya, pada proses penegakan hukum.

Amran juga menyebut sejauh ini terdapat 15 merek beras fortifikasi nan tengah diperiksa. Identitas merek tersebut belum diumumkan lantaran tetap dalam proses penyelidikan sebelum diserahkan kepada abdi negara penegak norma (APH).

"Sementara ada 15 merek, bukan 15 perusahaan, merek," kata Amran.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan seluruh sampel diambil dari 14 wilayah sentra produksi beras di Indonesia, bukan hanya dari Pulau Jawa.

"Dari luar seluruh Indonesia. (Terbanyak) dari Jawa, Lampung," pungkasnya.

(wur) [Gambas:Video CNBC]