Amran Bongkar Modus Baru Mafia Beras Ikut Nikmati Subsidi Pemerintah

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkap dugaan penyimpangan dalam penjualan beras fortifikasi nan dinilai tidak hanya merugikan masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga membikin negara dirugikan lantaran memanfaatkan beragam subsidi nan telah dikucurkan pemerintah untuk sektor pangan.

Amran mengatakan, seluruh rantai produksi beras di Indonesia mendapat support subsidi dari pemerintah, mulai dari pupuk, irigasi, benih, listrik, hingga bahan bakar minyak (BBM). Nilai subsidi untuk sektor pangan apalagi mencapai Rp160 triliun pada 2026.

"Kan semua beras Indonesia ini adalah subsidi kan. Subsidi pupuk subsidi irigasi, subsidi listrik, subsidi BBM, subsidi benih, subsidi traktor, irigasi. Nilainya itu Rp144 triliun sebelumnya, sekarang ini Rp160 triliun. Ini kan peralatan subsidi nih. Lah sudah peralatan subsidi dipakai nipu pula. Kejam kan?" kata Amran kepada wartawan di Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Menurut Amran, dugaan penyimpangan tersebut terjadi ketika beras nan telah memperoleh faedah subsidi dijual dengan klaim fortifikasi, namun hasil uji laboratorium justru menunjukkan produk tersebut tidak memenuhi standar fortifikasi. Bahkan, harganya dijual jauh lebih mahal dibandingkan nilai nan seharusnya.

Karena itu, praktik tersebut dinilai bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menyalahgunakan subsidi negara.

"Subsidi ini untuk rakyat mini kan, ekonomi menengah ke bawah lah. Benar nggak? Lah nan gunakan konglomerat. Dan itu pun digunakan dengan langkah nan tidak baik, penipuan. Karena ini peralatan kualitasnya untuk Rp8.000 harganya tapi dijualnya Rp17.000 per kg. Ini lebih ekstrem lagi, Rp42.000 (per kg), padahal bukan fortifikasi," ujarnya.

Amran kemudian menjelaskan, kalkulasi nilai subsidi tersebut berasal dari total produksi beras nasional nan seluruh proses produksinya memperoleh beragam corak support pemerintah.

"Gini, caranya gini. Kalau total ini beras 34 juta ton, di dalamnya ini subsidi negara Rp144 triliun. Dari sini, ini perkiraan sekian persen fortifikasi, sekian premium. Di dalamnya ini kan ada subsidi, clear kan? Berarti ini peralatan subsidi, lantaran berasnya disubsidi, semua sarana produksi disubsidi, berfaedah ini kan ada subsidi pemerintah kan. Lah ini diperdagangkan oleh pengusaha besar, tetapi menipu pula rakyat," jelas dia.

"Jadi sudah dua: peralatan subsidi, seandainya jual normal tetap lebih bagus. Ini dijual nilai Rp8.000 (per kg) seharusnya, tetapi dijual Rp17.000 (per kg)," sambung Amran

Amran pun menegaskan, nilai subsidi nan diduga ikut disalahgunakan mencapai sekitar Rp56 triliun.

"Merugikan pula (negara), lantaran bukan fortifikasi tetapi mengambil subsidi, itu penipuan kan," ucapnya.

Temuan tersebut merupakan bagian dari hasil pengawasan Kementan terhadap beras fortifikasi nan beredar di pasaran. Berdasarkan hasil uji laboratorium sementara, sekitar 80% sampel nan diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi.

"Totalnya setelah kita ambil sampel, ini seluruh nan terdaftar fortifikasi, ada juga nan tidak terdaftar. nan terdaftar itu ada 80% tidak sesuai standar. Dan rata-rata harganya itu Rp22.665 per kg. Ada nan Rp42.000 per kg. Ini tidak masuk akal," ungkap dia.

Ia memastikan, pemerintah bakal menindak tegas pelaku nan terbukti melanggar, termasuk mencabut izin edar produk beras fortifikasi nan tidak memenuhi standar, serta menyerahkan hasil pemeriksaan kepada abdi negara penegak norma (APH), setelah seluruh info rampung.

"Jadi kelak ini kan kita tertibkan. Saya juga sudah minta mengecek sedetail mungkin. Sudah itu, sudah fix kami cabut izinnya, saya cabut izinnya," pungkas Amran.

(wur) [Gambas:Video CNBC]